Komisi Reformasi Polri mulai ‘belanja masalah’, ungkap ancaman intervensi politik dan bisnis

GENMILENIAL.ID — Komisi Percepatan Reformasi Polri mulai mengungkap temuan awal setelah membuka ruang masukan publik sejak dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ketua komisi, Jimly Asshiddiqie, menyebut persoalan internal Polri sangat kompleks dan membutuhkan pembenahan mendasar untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

Jimly menegaskan bahwa tahap awal kerja komisi masih berada pada fase 'belanja masalah', yakni mengidentifikasi akar persoalan dalam tata kelola kepolisian.

Baca Juga: Mahfud MD tegaskan putusan MK larang polisi jabat sipil berlaku otomatis

“Sekarang kita masih belanja masalah. Jadi kalau ditanya masalah, banyak banget ya,” kata Jimly kepada awak media, Kamis 13 November 2025.

Menurutnya, masukan dari publik menjadi landasan penting untuk merumuskan langkah reformasi yang lebih transparan dan profesional.

Salah satu masukan yang dianggap signifikan datang dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang digerakkan oleh Sinta Nuriah.

Soroti intervensi politik dan bisnis

Jimly menyebut bahwa persoalan dalam tubuh Polri tidak hanya bersumber dari internal, tetapi juga dari intervensi eksternal yang berpotensi melemahkan objektivitas aparat.

Baca Juga: Dedy Tabrani tegaskan reformasi Polri bukan soal institusi, tapi perbaikan aktivitas dan budaya pelayanan

“Bagaimana mengamankan polisi dari intervensi politik dan bisnis dari luar,” ucapnya.

“Jangan sampai dirasuki oleh pengaruh intervensi politik dan bisnis praktis itu.” tambahnya.

Ia menilai bahwa pengaruh eksternal, terutama kepentingan politik dan bisnis, merupakan ancaman serius terhadap profesionalitas kepolisian dan harus diantisipasi dalam kerangka reformasi.

Krisis kepercayaan publik jadi tantangan utama