“Kami berharap koordinasi PPAT, PPATS, BPN, dan Pemda semakin solid,” tambahnya.
Kondusivitas jadi harga mati di tengah industrialisasi
Asep memberi peringatan agar seluruh PPAT–PPATS turut menjaga kondusivitas, mengingat hadirnya kawasan industri kerap disertai potensi konflik agraria.
“Perkembangan konflik pertanahan akan timbul seiring Subang menjadi kabupaten kawasan industri,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa kolaborasi dan kepastian hukum harus berjalan seiring agar investasi tetap berkembang tanpa mengorbankan hak masyarakat.
Turut hadir Ketua Pengda IPPAT Subang, Waode Vieveiera Vericoloso, serta para notaris PPAT yang dilantik.***
Artikel Terkait
Hari Tani Nasional di Subang: Petani tagih kepastian lahan, Pemda janji tak tinggalkan mereka di tengah industrialisasi
Hari Tani Nasional ke-65: SPI dorong reforma agraria dengan 8 tuntutan di aksi damai Monas
GMNI Subang tegaskan masa depan pertanian tak boleh tersisih oleh proyek industrialisasi
Kejagung sita tanah milik anak Riza Chalid di Kebayoran Baru, lanjutan kasus korupsi minyak Rp271 triliun
Jusuf Kalla ungkap modus mafia tanah: Rekayasa hukum hingga pemalsuan dokumen di Makassar
Kasus sengketa tanah Jusuf Kalla, Menteri ATR BPN sebut momentum pembenahan sistem pertanahan
Pilu Gubernur Mualem lihat bencana Aceh dari udara: Mata menangkap luka di Tanah Rencong