GENMILENIAL.ID — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, angkat suara soal transparansi kekayaan pejabat.
Ia menegaskan bahwa seluruh menteri dalam kabinet menerima gaji yang sama, sehingga lonjakan simpanan belasan hingga puluhan miliar selama menjabat patut dipertanyakan.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam tayangan YouTube Akbar Faizal Uncensored, Jumat 14 November 2025.
Pigai menyebut tidak ada alasan logis bagi pejabat eksekutif tiba-tiba menjadi jauh lebih kaya hanya dari gaji menteri.
“Kalau hari ini ada menteri yang simpanannya belasan sampai puluhan miliar, itu harus diragukan,” tegas Pigai.
Tak ada menteri gaji besar–kecil: Semuanya sama
Pigai menjelaskan bahwa meski tiap kementerian mengelola anggaran yang berbeda, pendapatan resmi menteri tetap seragam.
Ia sendiri memimpin kementerian dengan anggaran besar, namun gaji yang diterima tetap sama seperti menteri lain.
Baca Juga: BAZNAS harus jadi pilar kesejahteraan umat: Subang mulai seleksi pemimpin baru periode 2025–2030
“Dengan kementerian yang anggarannya kecil maupun yang mengelola sumber daya besar, gaji menterinya sama,” ujarnya.
Hal inilah yang membuat Pigai mempertanyakan jika ada pejabat yang tiba-tiba menunjukkan peningkatan harta signifikan selama menjabat.
Lonjakan kekayaan pejabat harus jadi alarm
Menurut Pigai, masyarakat berhak mempertanyakan kenaikan harta yang tak sesuai profil pendapatan pejabat publik.
Artikel Terkait
Minta lagi, Natalius Pigai ingin ribuan pegawai demi bangun mindset warga RI soal HAM: Intip 3 permintaan dana triliunan sang menteri
Bahlil pastikan Adies Kadir tak lagi terima gaji dan tunjangan DPR usai dinonaktifkan Golkar
Menteri HAM Natalius Pigai usulkan area khusus demo, klaim jadi solusi agar tak ganggu jalan raya
Partai Buruh kritik Program Magang Nasional, sebut hina lulusan sarjana dengan gaji UMP
12 ASN Subang dipecat, ada yang bolos hampir setahun tapi masih terima gaji
Pemerintah luncurkan Program Magang Nasional: 26 ribu posisi sudah dibuka, gaji setara UMK dan jaminan sosial disiapkan
Natalius Pigai ultimatum pemerintah dan swasta: Segera buat aturan anti-bullying dalam sebulan atau KEMENHAM bertindak