GENMILENIAL.ID - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai kembali menyita perhatian publik usai mengajukan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk gaji dan tunjangan pegawai di kementeriannya.
Pigai mengungkap permintaan itu saat menggelar rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Jakarta pada Kamis, 31 Oktober 2024.
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai, anggaran yang diajukan Menteri HAM RI itu sebagai bagian dari proses membangun citra HAM di Indonesia.
Namun, Willy mengklaim pihaknya akan mendalami lebih lanjut keinginan Pigai yang meminta anggaran mencapai triliunan rupiah itu.
"Tinggal bagaimana yang dimaksud oleh Menteri Pigai ini, untuk kebutuhan beliau itu apa, itu belum kami dalami," ujar Willy di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 31 Oktober 2024.
Di sisi lain, Ketua Komisi XIII DPR RI itu mengingatkan era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memang mengedepankan soal hak asasi manusia.
"Prabowo mencanangkan (program) ‘Makan Bergizi’, itu HAM. Di dalam konstitusi kita, UUD 1945 kita, 20 persen itu untuk pendidikan, itu HAM," tegasnya.
Lantas, apa sebenarnya yang menjadi fokus Pigai terkait pengajuan penambahan anggaran untuk kementerian HAM? Berikut ini ulasan selengkapnya:
1. Minta Rp1 Triliun untuk pegawai Kementerian HAM
Menteri HAM RI menyebut adanya kebutuhan dana sebesar Rp1 triliun untuk gaji dan tunjangan para pegawai kementeriannya.
Pigai mengungkap, KemenHAM membutuhkan penambahan pegawai dari yang awalnya 378 orang, menjadi 2.544 orang.
Artikel Terkait
Kasus dugaan korupsi Lukas Enembe, Komnas HAM tegaskan hormati proses hukum KPK
Hari Bhakti Kementerian Hukum dan HAM, Lapas IIA Subang berikan penghargaan kepada para mitranya
APBD Subang Rp3,8 T, sedangkan anggaran pembangunan 30 persen, bisakah Subang bergerak menjadi daerah maju?
Anggaran Pilkada Rp71 Milyar sudah diterima KPU dan Bawaslu Subang, Pj. Bupati harap hasil Pilkada 2024 bisa berikan perubahan bagi Kabupaten Subang
Puncak Hari Bhakti Adhyaksa ke-64, Kejari Subang berikan penghargaan kepada 7 pegawai yang sudah bekerja puluhan tahun
Menyoal perlindungan hak asasi manusia di tanah air, soal tragedi 98 hingga Menteri HAM yang minta tambahan dana
Kabinet Merah Putih dinilai gemuk, sejumlah menteri Prabowo ini belum punya kantor sendiri hingga anggaran yang masih nihil