Kasus sengketa tanah Jusuf Kalla, Menteri ATR BPN sebut momentum pembenahan sistem pertanahan

“Kalau kasus lama muncul, justru karena sistem kita sedang jujur dan dibuka. Kami ingin semua terang agar ke depan tidak ada lagi tumpang tindih,” katanya.

Baca Juga: Kisah pilu 7 mahasiswa Indramayu yang tenggelam saat rafting di sungai Cimanuk: 5 Selamat, 2 meninggal dunia

Akar persoalan sengketa tanah JK dan GMTD

Sengketa ini bermula karena terdapat dua dasar hak berbeda atas lahan yang sama:

• Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Hadji Kalla, diterbitkan Kantor Pertanahan Makassar pada 8 Juli 1996 dan berlaku hingga 24 September 2036.
• Hak Pengelolaan (HPL) atas nama PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk, yang bersumber dari kebijakan Pemda Gowa dan Makassar sejak tahun 1990-an.

Selain itu, sengketa juga terkait gugatan Mulyono dan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 228/Pdt.G/2000/PN Makassar, yang memenangkan GMTD.

Namun, Nusron menegaskan bahwa putusan tersebut tidak otomatis mengikat pihak lain yang memiliki dasar hak berbeda, termasuk PT Hadji Kalla.***