Jusuf Kalla ungkap modus mafia tanah: Rekayasa hukum hingga pemalsuan dokumen di Makassar

Jika tidak, praktik ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap hukum dan menciptakan ketidakpastian dalam investasi dan pembangunan nasional.

Sinergi pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat menjadi kunci pemberantasan mafia tanah.

Baca Juga: Kang Rey tegaskan tidak pernah minta setoran dari Kadis atau mantan Kadinkes

Dukungan Menteri ATR/BPN

Dalam kasus JK, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan tanah sengketa sah milik Jusuf Kalla, memperkuat posisi hukum JK.

Ia berharap pemerintah tidak hanya menindak kasus ini, tetapi juga membenahi sistem pertanahan nasional.

“Menteri ATR/BPN Nusron sudah mengatakan yang sah itu milik saya. Mafianya harus diberantas, dilawan. Kalau dibiarkan, akibatnya akan seperti ini,” pungkas JK.***