“Publik berhak tahu dampak finansial proyek ini terhadap APBN dan risiko fiskal di masa depan,” tegasnya.
Menurutnya, kerugian yang terus terjadi menunjukkan perlunya restrukturisasi utang yang berpihak pada kepentingan publik, bukan sekadar menutupi kesalahan masa lalu.
Proses restrukturisasi harus disertai ukuran kinerja yang jelas dan sanksi bagi pihak yang lalai.
Jika audit menemukan indikasi pelanggaran hukum atau korupsi, Harris meminta KPK dan aparat penegak hukum segera bertindak, termasuk memeriksa pejabat yang menjabat di masa proyek berjalan.
Baca Juga: Menkeu Purbaya soroti inflasi: Kunci stabilitas politik dan populer di daerah ala orde baru
Lebih jauh, ia menilai proyek KCJB harus menjadi pelajaran besar dalam tata kelola proyek infrastruktur strategis nasional.
Pemerintah perlu mereformasi sistem pengadaan dan evaluasi proyek agar seluruh biaya pembiayaan, risiko kurs, dan jaminan negara dihitung sejak awal.
“Kereta cepat boleh melaju kencang, tapi akuntabilitas tidak boleh tertinggal di belakang,” ujarnya.
Proyek sebesar Whoosh, lanjutnya, seharusnya menjadi simbol kemajuan dan transparansi, bukan simbol kelalaian dan pemborosan.***
Artikel Terkait
Mahfud MD nilai KPK ‘aneh’ soal dugaan mark up Whoosh: Persilakan panggil dirinya dan bawa bukti tayangan TV
Akar masalah proyek kereta cepat Whoosh: Dari skema Jepang ke China, jejak keputusan yang kini jadi beban publik
China siap lanjutkan kerja sama dengan Indonesia dalam proyek Whoosh, klaim bantu perekonomian dan lapangan kerja
Isu 'perang dingin' Purbaya vs Luhut di sidang kabinet: Dari utang Whoosh hingga debat family office
Mahfud MD bongkar dugaan mark up whoosh, KPK: Kami sudah bergerak kumpulkan data
Mahfud MD desak KPK selidiki dugaan korupsi proyek Whoosh: Tak perlu tunggu laporan
Rencana Whoosh buka rute ke Surabaya, AHY singgung benefit kawasan transit dan tantangan anggaran