Menkeu Purbaya soroti inflasi: Kunci stabilitas politik dan populer di daerah ala orde baru

GENMILENIAL.ID — Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menekankan pentingnya mengendalikan inflasi sebagai kunci stabilitas politik dan daya beli masyarakat, mencontoh pemerintahan Orde Baru di masa Presiden Soeharto.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin, 20 Oktober 2025.

“Harga beras stabil, yang lain akan ikut harga beras. Jadi, inflasi ini amat penting juga untuk meningkatkan popularitas pimpinan daerah,” ujar Purbaya.

Baca Juga: Menkeu Purbaya tegaskan APBD bukan untuk menabung, dorong pertumbuhan ekonomi daerah tak jawa sentris

Ia menambahkan, pemimpin daerah yang mampu menjaga harga dan inflasi di wilayahnya memiliki peluang lebih besar untuk kembali terpilih.

“Kalau di daerahnya harganya nggak terkendali, pasti nanti kalau ada Pemilu nggak kepilih lagi. Perut masih jadi alat politik utama di Indonesia,” lanjutnya.

Pembentukan tim pengendali inflasi

Menkeu Purbaya menjelaskan pentingnya koordinasi antara Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Menurutnya, inflasi yang terkendali memungkinkan Bank Indonesia (BI) menurunkan bunga acuan, sehingga suku bunga pinjaman juga turun dan ekonomi bisa tumbuh lebih cepat.

Baca Juga: Menkeu Purbaya soroti serapan anggaran Pemda yang lambat: Dari Rp215 triliun tersimpan hingga rumah subsidi tersendat

“Kalau inflasi terus 2,5 persen, BI harus dipaksa turunkan bunga acuan ke 3,5 persen dan bunga pinjaman turun ke 7 persen. Ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat atau setidaknya bersaing dengan negara lain,” jelas Purbaya.

Catatan inflasi di masa orde baru

Presiden Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun, mulai 1966 hingga 1998, dan mampu menjaga inflasi tetap rendah sebagai salah satu faktor kestabilan politik.

Pada 1966, Indonesia menghadapi hiperinflasi 635 persen, namun berhasil diturunkan menjadi 112 persen di bawah kebijakan Menteri Keuangan Fransiscus Xaverius Seda (1966-1968).