Dedi Mulyadi bongkar selisih data dugaan dana Rp4,1 triliun APBD Jabar di bank, soroti beda sistem laporan BI dan Kemendagri

photo author
Yaya Suryana, Genmilenial
- Rabu, 22 Oktober 2025 | 19:39 WIB
Menyoroti penelusuran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi soal dugaan dana APBD Jabar senilai Rp4,1 triliun mengendap di bank (Dok. Pemprov Jabar)
Menyoroti penelusuran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi soal dugaan dana APBD Jabar senilai Rp4,1 triliun mengendap di bank (Dok. Pemprov Jabar)

GENMILENIAL.ID – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, menelusuri perbedaan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sempat disorot Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dugaan dana Rp4,1 triliun milik Pemprov Jabar mengendap di bank.

Langkah itu dilakukan setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut adanya dana simpanan daerah dalam bentuk deposito. Namun, hasil penelusuran Dedi justru menemukan selisih data signifikan antara Kemenkeu, Kemendagri, dan Bank Indonesia (BI).

“Data di Kemendagri dengan data Pemprov sama, bahwa terhitung pada 17 Oktober itu angkanya sekitar Rp2,6 triliun,” ujar Dedi kepada awak media di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2025.

Baca Juga: Dua warga tewas tertimpa pohon di Ciater, BPBD Subang: Hujan deras dan angin kencang jadi pemicu

Berikut empat poin utama penelusuran Dedi Mulyadi yang menyoroti kejanggalan data keuangan daerah tersebut.

1. Klarifikasi awal di Kemendagri

Dedi Mulyadi memulai penelusurannya di Kemendagri. Dari hasil pencocokan data, dana kas Pemprov Jabar yang tersimpan di bank hanya Rp2,6 triliun, bukan Rp4,1 triliun seperti klaim Kemenkeu.

Menurut Dedi, dana itu merupakan kas aktif yang bisa ditarik sewaktu-waktu untuk membiayai belanja daerah.

“Bukan uang disimpan kemudian tidak digunakan. Di Provinsi Jabar, hari ini tidak ada dana yang tersimpan di deposito,” tegasnya.

Baca Juga: Jabar datangi Kemendagri bahas dana Rp4,17 triliun, DKI justru akui 1000 persen soal APBD mengendap di Bank

2. Bantahan atas klaim Menkeu

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut data yang ia sampaikan bersumber dari BI dan menantang Dedi untuk memeriksanya langsung.

“Tanya saja ke Bank Sentral, itu data dari sana. Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2025.

Menanggapi itu, Dedi menilai data yang digunakan pemerintah pusat tidak mutakhir dan fluktuatif.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Yaya Suryana

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X