Kuota impor BBM 110 persen belum cukup, DPR dengar curhat Shell hingga SPBU swasta mundur dari kesepakatan dengan Pertamina

GENMILENIAL.ID – Polemik kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU swasta kembali memanas usai rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama pengusaha SPBU swasta dan Pertamina, Rabu 1 Oktober 2025.

Dalam forum itu, terungkap bahwa Vivo dan BP-AKR memilih mundur dari kesepakatan kolaborasi pengadaan BBM dengan Pertamina.

Sementara Shell Indonesia menyampaikan keluhannya terkait keterbatasan kuota impor dan proses negosiasi yang belum tuntas dengan Pertamina.

Baca Juga: Skandal korupsi bansos beras Rp200 miliar, Staf Ahli Mensos Edi Suharto jadi tersangka namun tetap bekerja

Presiden Direktur sekaligus Country Chair Shell Indonesia, Ingrid Siburian, mengatakan sekitar 200 SPBU Shell di Jawa sudah mengalami kelangkaan bensin sejak Agustus 2025, hingga kini hanya mampu menjual solar.

“Sejak Juni kami sudah ajukan permohonan kuota impor tambahan karena permintaan meningkat. Namun tanggapan resmi baru kami terima pada 17 Juli, berisi pembatasan impor hanya 10 persen di atas realisasi 2024,” jelas Ingrid di Senayan.

Shell kemudian bertemu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 19 September 2025. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan agar Shell bisa membeli base fuel dari Pertamina.

Baca Juga: Penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan: Janji pemerintah buka akses layanan untuk jutaan peserta

Namun hingga kini, Ingrid mengungkapkan, tahapnya baru sebatas pembahasan awal B2B.

“Mendapatkan barang dari Pertamina bukan hal yang tabu bagi Shell. Tapi memang pembahasan masih berjalan, kami belum masuk ke tahap negosiasi,” tegasnya.

Sementara itu, Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah sudah memberi kuota impor BBM sebesar 110 persen dari realisasi tahun lalu. Kuota tersebut, menurutnya, seharusnya cukup hingga akhir tahun.

“Kuota ini sudah diberikan secara normal. Tapi karena cepat habis, maka pemerintah memutuskan agar tetap dilayani melalui kolaborasi dengan Pertamina,” ujar Bahlil.

Baca Juga: Polisi bongkar identitas ‘Bjorka’, hacker bank swasta yang diduga jual data nasabah lewat kripto

Bahlil menambahkan, pemerintah juga berkewajiban menjaga neraca komoditas agar impor tidak terus meningkat.