Tekanan publik akhirnya membuat Perdana Menteri Sharma Oli dan Presiden Ram Chandra Paudel mengundurkan diri.
Baca Juga: Mahfud MD: Rektor kampus akui jarang bertemu Nadiem Makarim saat menjabat Mendikbud
Korupsi, luka lama yang membara
Selain larangan medsos, skandal korupsi dianggap menjadi bahan bakar utama meledaknya aksi.
Publik menilai pembangunan di Nepal mandek karena dana publik dikorupsi pejabat.
“Pembangunan tidak berjalan karena para politisi menyimpan semua uang di saku mereka. Hal ini menghancurkan masa depan kita,” kata Darshana Padal, warga Kathmandu yang turun ke jalan.
Aktivis masyarakat sipil, Dovan Rai, menegaskan bahwa mundurnya pemimpin belum cukup.
Baca Juga: Kemlu pastikan WNI di Nepal aman, siapkan opsi pemulangan
“Ini bukan sekadar soal pemimpin mundur, tapi soal perubahan sistem. Masyarakat sudah muak dengan korupsi, nepotisme, dan janji-janji palsu,” ujarnya.
Kini, dunia internasional menanti langkah lanjutan pemerintah Nepal dalam meredakan krisis politik dan sosial pasca gejolak berdarah di Kathmandu.***
Artikel Terkait
Indonesia serukan perdamaian di tengah memanasnya konflik Thailand-Kamboja, awasi keselamatan WNI
Prabowo instruksikan perbaikan ekonomi, fasilitas umum, dan program prioritas usai demo Agustus 2025
Pertimbangkan masa depan mahasiswa, Kapolda Jabar pilih bebaskan peserta aksi demo
SBY serukan dialog pasca demo, optimistis Indonesia lebih baik di bawah Prabowo
Tanggapi isu 17 plus 8, Menkeu: Demo akan hilang jika ekonomi tumbuh cepat
Kemlu pastikan WNI di Nepal aman, siapkan opsi pemulangan
Ironi ketimpangan ekonomi di balik demo Nepal, segelintir kaya kuasai 3 kali lipat pendapatan warga miskin