GENMILENIAL.ID – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Subang pada Kamis, 31 Juli 2025, yang membahas jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2025, menyisakan keprihatinan publik akibat rendahnya tingkat kehadiran anggota dewan.
Dari total 50 anggota DPRD, hanya 26 orang yang tercatat hadir dalam forum penting tersebut. Padahal, sidang tersebut merupakan bagian dari siklus pembahasan anggaran yang berdampak langsung pada pembangunan dan pelayanan publik.
Minimnya kehadiran anggota DPRD menjadi sorotan sejumlah pihak, salah satunya dari tokoh pemuda Subang, Abad Badruzaman.
Baca Juga: Patung raksasa mirip Dedi Mulyadi di Tasik viral jelang Agustusan, Warganet: Sieun mun peuting!
Ia menyayangkan sikap para legislator yang dinilai kurang bertanggung jawab terhadap tugas konstitusionalnya sebagai wakil rakyat.
“Ini aneh dan sangat memprihatinkan. Mereka sebelumnya lantang menyuarakan pandangan fraksi terhadap RAPBD, tapi saat mendengarkan jawaban bupati, malah banyak yang tidak hadir. Apakah ini yang disebut wakil rakyat?” kritik Abad.
Ia juga menyoroti kontrasnya antusiasme anggota dewan saat melakukan kunjungan kerja ke luar daerah yang biasanya diikuti secara penuh.
“Kalau soal kunjungan kerja ke luar kabupaten atau provinsi, tidak pernah ada yang absen. Tapi giliran rapat penting untuk rakyat, malah pada kosong,” ujarnya.
Baca Juga: Polda Jabar ungkap jaringan narkoba asal Aceh, 3 tersangka dan 3,2 kg sabu disita
Abad menilai, dokumen Raperda Perubahan APBD 2025 adalah instrumen penting yang menyangkut alokasi dana publik dan seharusnya menjadi perhatian serius, bukan alat tawar-menawar politik.
“Saya dengar katanya ada pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan yang belum diakomodasi eksekutif. Kalau itu jadi alasan mereka absen, ini sangat berlebihan. Jangan sampai karena pokir pribadi tidak masuk, kepentingan rakyat justru dikesampingkan,” tegasnya.
Wakil Bupati jawab pandangan fraksi: Fokus pada efisiensi dan infrastruktur prioritas
Sementara itu, Wakil Bupati Subang, H. Agus Masykur Rosyadi, yang hadir mewakili Bupati Subang, menyampaikan jawaban resmi terhadap pandangan fraksi.
Ia menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas masukan yang telah diberikan, serta menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan dan efisiensi anggaran.
Artikel Terkait
Ketua DPRD Subang Victor Wirabuana serukan boikot produk Zionis: Perlawanan sipil dimulai dari kesadaran sehari-hari
Viral memo titipan SPMB, Wakil Ketua DPRD Banten akui tanda tangan tapi bantah intervensi
DPRD soroti infrastruktur dalam perubahan KUA-PPAS, Wabup Subang: Anggaran harus dialihkan ke sektor prioritas
DPRD Subang sahkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024, tegaskan komitmen transparansi dan pembangunan berkelanjutan
Guru madrasah dituntut Rp25 juta, Ketua DPRD Demak: Ini menyakitkan bagi dunia pendidikan
DPRD Subang sahkan RPJMD 2025–2029, tandai komitmen baru bangun daerah
DPRD Subang soroti kenaikan belanja dalam Raperda Perubahan APBD 2025, diminta lebih transparan dan akuntabel