Isu keretakan dengan Trump mencuat, Netanyahu tegaskan hubungan AS-Israel tetap solid

GENMILENIAL.ID - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, akhirnya menanggapi isu keretakan hubungan antara dirinya dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang belakangan ramai diperbincangkan.

Rumor tersebut muncul usai Trump melakukan kunjungan diplomatik ke sejumlah negara Teluk—Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA) tanpa memasukkan Israel dalam agendanya.

Lawatan tersebut menghasilkan berbagai kesepakatan bisnis besar, namun ketidakhadiran Israel menimbulkan spekulasi soal renggangnya hubungan antara Washington dan Tel Aviv.

Baca Juga: 6 Investor swasta gelontorkan Rp3,65 triliun ke IKN, dari kuliner hingga perhotelan internasional

Spekulasi semakin menguat setelah Trump menghentikan serangan terhadap kelompok Houthi di Yaman, kelompok yang dikenal kerap menyerang wilayah Israel dan membuka peluang dialog nuklir baru dengan Iran, rival utama Israel di kawasan.

Menanggapi isu tersebut dalam konferensi pers pada Rabu, 21 Mei 2025, Netanyahu menegaskan bahwa tidak ada ketegangan antara dirinya dan Presiden Trump.

“Trump berkata kepada saya, ‘Bibi, saya ingin kau tahu, saya punya komitmen penuh padamu dan kepada negara Israel’,” ujar Netanyahu, dikutip Kamis, 22 Mei 2025.

Ia juga menyebut telah dihubungi oleh Wakil Presiden AS, JD Vance, yang menyampaikan pesan serupa.

Baca Juga: Kejagung tetapkan mantan Dirut Sritex tersangka korupsi kredit Rp692 miliar, dana diduga untuk bayar utang dan beli aset

“Dia bilang kepada saya, jangan percaya berita-berita palsu soal hubungan kita yang memburuk,” tambah Netanyahu.

Meski demikian, sorotan terhadap kebijakan Israel semakin meningkat, terutama terkait blokade selama 11 minggu terhadap pengiriman bantuan ke Gaza.

Krisis kemanusiaan yang terjadi menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk dari Presiden Trump sendiri, yang belakangan menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina.

Sejumlah analis menilai sikap Trump tersebut sebagai indikasi pergeseran kebijakan AS ke arah yang lebih seimbang dalam menangani konflik Israel-Palestina.***