Menilik satu dekade infrastruktur transportasi era Jokowi, persoalan transportasi publik bikin masyarakat terbantu atau temui jalan buntu

GENMILENIAL – Hasil survei yang dirilis oleh Indikator beberapa waktu lalu menyatakan, sebanyak 72,3 persen masyarakat Indonesia merasa puas dengan kinerja sektor transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di era pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati, mengapresiasi hasil survei itu dengan menjadikannya sebagai bahan pembenahan pihaknya di masa mendatang.

"Ini satu hal yang sangat bermanfaat bagi Kementerian Perhubungan sebagai penanggung jawab sektor transportasi di Indonesia," kata Adita di Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 3 September 2024.

"Kami menyambut positif dan akan menjadikan hasil survei ini sebagai bahan pembenahan ke depan," tegasnya.

Baca Juga: Ahmad Muzani terpilih sebagai Ketua MPR RI 2024 - 2029

Di samping itu, Adita menyoroti orientasi pembangunan infrastruktur transportasi yang dilakukan Kemenhub telah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, yaitu 'Indonesia Sentris'.

"Orientasinya sesuai arahan presiden, adalah Indonesia sentris. Kita tidak hanya membangun di Jawa saja, namun juga sampai ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP)," ungkapnya.

Diakui memang bahwa masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan, Adita juga mengungkap pihak Kementerian Perhubungan akan terus memperkuat pembangunan transportasi di daerah pelosok.

"Memang harus kita tingkatkan lagi, agar makin memperkuat pembangunan di daerah pelosok," jelasnya.

Baca Juga: Mengamati peran strategis Mess Hilgers dan Eliano Reijnders di formasi skuad Timnas Indonesia

Berdasarkan dari hasil survei kepuasan masyarakat tersebut, inilah ulasan terkait pembangunan infrastruktur transportasi selama satu dekade di era pemerintahan Joko Widodo.

Satu Dekade Infrastruktur Transportasi Era Jokowi

Selama satu dekade (10 tahun) pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah membangun 521 infrastruktur fisik dalam sektor transportasi di Indonesia.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan, selama 10 tahun lalu di periode pemerintahan Joko Widodo masih terdapat ketimpangan antar wilayah terkait konektivitas moda transportasinya.