Sekitar Rp30 juta dari biaya tersebut disebut digunakan untuk latihan dasar kemiliteran.
Baca Juga: Kepala BPOM sebut MBG lebih dari 4 jam masuk kategori basi: Kualitas makanan menurun
Jika biaya tersebut dihitung terhadap 30.000 manajer, nilainya secara kasar mencapai Rp1,35 triliun.
Besarnya angka itu membuat kepastian pemanfaatan sumber daya manusia yang telah dipersiapkan menjadi penting.
“Ini yang menurut saya aneh. Kita sudah menyeleksi ratusan ribu orang untuk mendapatkan 30 ribu manajer. Mereka sudah dilatih dengan biaya besar," kata Agus Sulistriyono.
"Tetapi setelah selesai, orang-orangnya malah menunggu di rumah. Kapan bekerja, ditempatkan di mana, gajinya bagaimana, bahkan siapa yang bertanggung jawab terhadap mereka masih menjadi pertanyaan,” sambungnya.
Baca Juga: RAPBD Subang 2027 tembus Rp2,7 triliun, DPRD soroti rencana defisit Rp106,5 miliar
Menurut Agus, setelah proses rekrutmen dan pelatihan selesai, tahapan berikutnya seharusnya adalah memastikan para manajer dapat segera ditempatkan dan menjalankan fungsi operasional koperasi.
Jangan saling lempar tanggung jawab
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah koordinasi antarlembaga yang terlibat dalam program KDKMP.
Program tersebut melibatkan sejumlah pihak, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Koperasi, pemerintah daerah, Agrinas, BP BUMN dan lembaga lainnya dengan fungsi masing-masing.
Menurut Agus, perbedaan penjelasan mengenai kewenangan dan pelaksanaan program seharusnya tidak berkembang menjadi persoalan di ruang publik.
Baca Juga: Kebakaran lahan di Dawuan Subang, ilalang seluas 2 hektare terbakar
Jika terdapat perbedaan pemahaman, koordinasi antarlembaga perlu dilakukan untuk menentukan pembagian tugas secara jelas.
“Kalau memang ada perbedaan pemahaman, duduk bersama. Tentukan siapa mengurus apa. Jangan sampai masyarakat melihat pemerintah seperti saling lempar tanggung jawab. Yang dibutuhkan koperasi sekarang bukan perdebatan siapa yang paling benar, tetapi keputusan,” ujarnya.