Manajer sudah direkrut, gedung sudah dibangun, kapan Kopdes Merah Putih mulai berbisnis?

photo author
Yaya Suryana, Genmilenial
- Selasa, 15 September 2026 | 14:17 WIB
  Agus Sulistriyono, CEO Promedia Group (Dok. Promedia)
Agus Sulistriyono, CEO Promedia Group (Dok. Promedia)

Sekitar Rp30 juta dari biaya tersebut disebut digunakan untuk latihan dasar kemiliteran.

Baca Juga: Kepala BPOM sebut MBG lebih dari 4 jam masuk kategori basi: Kualitas makanan menurun

Jika biaya tersebut dihitung terhadap 30.000 manajer, nilainya secara kasar mencapai Rp1,35 triliun.

Besarnya angka itu membuat kepastian pemanfaatan sumber daya manusia yang telah dipersiapkan menjadi penting.

“Ini yang menurut saya aneh. Kita sudah menyeleksi ratusan ribu orang untuk mendapatkan 30 ribu manajer. Mereka sudah dilatih dengan biaya besar," kata Agus Sulistriyono.

"Tetapi setelah selesai, orang-orangnya malah menunggu di rumah. Kapan bekerja, ditempatkan di mana, gajinya bagaimana, bahkan siapa yang bertanggung jawab terhadap mereka masih menjadi pertanyaan,” sambungnya.

Baca Juga: RAPBD Subang 2027 tembus Rp2,7 triliun, DPRD soroti rencana defisit Rp106,5 miliar

Menurut Agus, setelah proses rekrutmen dan pelatihan selesai, tahapan berikutnya seharusnya adalah memastikan para manajer dapat segera ditempatkan dan menjalankan fungsi operasional koperasi.

Jangan saling lempar tanggung jawab

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah koordinasi antarlembaga yang terlibat dalam program KDKMP.

Program tersebut melibatkan sejumlah pihak, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Koperasi, pemerintah daerah, Agrinas, BP BUMN dan lembaga lainnya dengan fungsi masing-masing.

Menurut Agus, perbedaan penjelasan mengenai kewenangan dan pelaksanaan program seharusnya tidak berkembang menjadi persoalan di ruang publik.

Baca Juga: Kebakaran lahan di Dawuan Subang, ilalang seluas 2 hektare terbakar

Jika terdapat perbedaan pemahaman, koordinasi antarlembaga perlu dilakukan untuk menentukan pembagian tugas secara jelas.

“Kalau memang ada perbedaan pemahaman, duduk bersama. Tentukan siapa mengurus apa. Jangan sampai masyarakat melihat pemerintah seperti saling lempar tanggung jawab. Yang dibutuhkan koperasi sekarang bukan perdebatan siapa yang paling benar, tetapi keputusan,” ujarnya.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Yaya Suryana

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Kecilkan dapur MBG, perluas kesempatan usaha untuk rakyat

Minggu, 13 September 2026 | 21:18 WIB
X