Kecilkan dapur MBG, perluas kesempatan usaha untuk rakyat

Baca Juga: Di balik turunnya rating Bank BJB, NPL naik dan pencadangan melemah

Ukuran dapur tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah, bukan harus dibuat seragam.

Model tersebut dinilai dapat membuka kesempatan lebih luas bagi pengusaha kecil, koperasi, UMKM dan masyarakat lokal untuk masuk dalam ekosistem MBG.

Semakin banyak dapur yang terlibat, semakin banyak pula pelaku usaha yang berpotensi tumbuh.

Dampaknya juga dapat dirasakan melalui penyerapan tenaga kerja serta bertambahnya titik perputaran ekonomi di daerah.

Baca Juga: Gaji manajer koperasi tak cukup berbasis jabatan, kompetensi dan kinerja harus jadi ukuran

Transparansi pengelola dapur MBG

Selain persoalan skala dapur, Agus menilai aspek transparansi pengelola SPPG juga perlu menjadi perhatian.

Di masyarakat berkembang berbagai tudingan mengenai adanya dapur MBG yang disebut memiliki afiliasi dengan politisi, partai politik maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan TNI dan Polri.

Menurut Agus, tudingan tersebut tidak semestinya langsung dianggap sebagai kebenaran. Namun, persoalan tersebut juga tidak sebaiknya dibiarkan berkembang menjadi spekulasi tanpa kejelasan.

Baca Juga: PEFINDO turunkan rating Bank BJB, kualitas kredit masih jadi sorotan

Salah satu cara untuk menjawabnya adalah dengan membuka data mengenai pengelola SPPG secara transparan.

Data tersebut antara lain dapat mencakup siapa pengelola setiap SPPG, yayasan yang menaungi, pemilik atau penyedia aset dapur, jumlah dapur yang dikelola suatu kelompok serta proses seseorang atau badan usaha mendapatkan kesempatan menjadi mitra.

“Jangan hanya dibantah. Buka saja datanya. Kalau memang semuanya benar dan sesuai aturan, keterbukaan justru akan membuat masyarakat percaya kepada MBG,” ujar Agus yang akrab disapa Sulis.

Baca Juga: Kanaya Whulan, vokalis Emka 9 bentukan Dedi Mulyadi meninggal dunia di RSHS Bandung