GENMILENIAL.ID - Pemerintah Kabupaten Subang resmi mendaftarkan 26.120 pekerja nonformal ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai upaya memperluas perlindungan sosial bagi kelompok pekerja rentan.
Program ini mencakup buruh tani, nelayan, sopir angkutan, tukang ojek, juru parkir, kuli bangunan, hingga pedagang warung.
Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi menjelaskan bahwa biaya premi peserta ditanggung oleh dua pihak.
Baca Juga: Anggota DPRD Subang H. Anharudin: Pabrik wajib utamakan tenaga kerja lokal, bukan dari luar daerah
“Sebanyak 24.120 pekerja dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan 2.000 orang dibantu melalui APBD Kabupaten Subang,” ujarnya, Senin 24 November 2025.
Premi Rp10 ribu, perlindungan ditanggung penuh
Kang Rey sapaan akrabnya menyebut bahwa premi sebesar Rp10 ribu per orang per bulan sudah mencakup jaminan perawatan, pengobatan, hingga santunan masa istirahat yang dibayarkan langsung oleh BPJS.
“Ini penting agar pekerja nonformal tidak kehilangan pendapatan harian ketika sakit,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa buruh tani dan nelayan sebagian besar sudah ter-cover bantuan provinsi, sementara pendataan tukang ojek sedang dilakukan melalui PKH.
Akses pelayanan tak harus ke RSUD
Menariknya, peserta BPJS pekerja nonformal ini tidak wajib berobat ke RSUD Ciereng.
“Mereka bisa langsung ke RS Hamori tanpa biaya,” kata Kang Rey.
Artikel Terkait
Kebijakan baru Pemkab Subang: Tahun 2026, semua petani terlindungi BPJS Ketenagakerjaan
Pemerintah luncurkan Program Magang Nasional: 26 ribu posisi sudah dibuka, gaji setara UMK dan jaminan sosial disiapkan
Menkeu Purbaya suntik Rp20 triliun ke BPJS kesehatan, tegaskan tak ada kenaikan iuran hingga 2026
Pemerintah siapkan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan akhir 2025, peserta wajib registrasi ulang
Langkah berani! Bupati Subang buka APBD ke KPK dan minta pengawasan langsung
Dekranasda Subang dorong serat daun nanas jadi identitas baru UMKM lokal
92 Km jalan dibangun, hibah dipangkas: Kang Rey ungkap alasan ada pihak yang sebut 'Subang gelap'