Langkah berani! Bupati Subang buka APBD ke KPK dan minta pengawasan langsung

photo author
Yaya Suryana, Genmilenial
- Jumat, 21 November 2025 | 21:41 WIB
Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi datangi kantor KPK di Jakarta pada Senin, 17 November 2025 (Dok. Istimewa)
Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi datangi kantor KPK di Jakarta pada Senin, 17 November 2025 (Dok. Istimewa)

GENMILENIAL.ID — Komitmen Pemkab Subang menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan kembali ditegaskan melalui langkah berani Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi.

Bupati Subang secara inisiatif mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta untuk membuka kondisi riil APBD dan meminta pengawasan langsung terhadap seluruh pekerjaan pemerintah daerah.

Kunjungan tersebut dilakukan pada Senin, 17 November 2025, dan menjadi momentum penting di mana Kang Rey sapaan akrab Bupati Subang mempresentasikan secara gamblang kondisi keuangan daerah, arus anggaran pembangunan, hingga isu-isu krusial yang selama ini menjadi sorotan publik.

Baca Juga: Danantara ikut lelang lahan 80 hektare untuk Kampung Haji Indonesia di Makkah, Pandu Sjahrir beberkan rencana besar kawasan terpadu

“Ini inisiatif dari saya. Pemerintah Daerah Kabupaten Subang ingin menggali beberapa potensi, dan kita terbuka bagi siapa pun untuk mengetahui kondisi yang ada di Kabupaten Subang,” ujarnya.

Tidak hanya berkonsultasi, Bupati Reynaldy justru meminta KPK untuk turun langsung mengawasi jalannya pemerintahan.

“Sengaja kami datang ke sini untuk meminta arahan dan koordinasi. Bahkan kami meminta KPK untuk silakan kontrol kami, lihat pekerjaan kami,” tegasnya.

Ia hadir bersama sejumlah kepala dinas sebagai bentuk keseriusan keterbukaan.

Baca Juga: Pengamat: Gaya empatik Seskab Teddy dinilai ciptakan birokrasi baru yang lebih dekat dengan rakyat

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Subang mengurai detail APBD, termasuk aliran dana pembangunan dan sejumlah persoalan strategis, mulai dari pola hibah masa lalu, pemanfaatan aset daerah, hingga potensi pajak yang belum tergarap optimal.

Bupati juga menyebut adanya pemangkasan anggaran hingga Rp360 miliar, namun memastikan sektor pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan tetap menjadi prioritas.

Persoalan pajak air tanah, parkir, serta temuan BPK terkait retribusi parkir yang belum tuntas juga dipaparkan secara transparan.

“Beberapa jam kami di dalam dan banyak bekal dari teman-teman KPK agar kami semakin tegas dalam segala bentuk, membuat Kabupaten Subang ke depan lebih baik lagi,” katanya.

Baca Juga: Mahfud MD ungkap laporan Internal Polri: Kapolsek tidak perform hingga sorotan hak prerogatif Kapolri

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Yaya Suryana

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X