Sri Mulyani tetapkan KIP tidak terkena efisiensi anggaran, beasiswa untuk mahasiswa aman terkendali

GENMILENIAL.ID - Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada 12 Februari 2025 lalu, (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, mengumumkan adanya efisiensi anggaran yang memengaruhi sejumlah program beasiswa, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. 

Total efisiensi mencapai Rp1,43 triliun dari pagu awal Rp15,42 triliun. 

Program yang terdampak antara lain Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dengan pemotongan Rp19,4 miliar dari pagu Rp194,7 miliar, Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) sebesar Rp21 miliar dari Rp213,7 miliar, Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) sebesar Rp21,33 miliar dari Rp85,3 miliar, serta beasiswa untuk dosen dan tenaga pendidik dalam dan luar negeri sebesar Rp59,2 miliar dari pagu awal Rp236,8 miliar.

Baca Juga: Buntut ribut dengan Hotman Paris, karier Razman Arif Nasution sebagai pengacara terancam

Usulan Mendiktisaintek untuk mengembalikan anggaran beasiswa

Satryo Soemantri Brodjonegoro mengusulkan agar anggaran untuk bantuan sosial dan beasiswa di Kemendiktisaintek tidak dipotong dan dikembalikan ke pagu semula. 

Hal ini bertujuan memastikan semua penerima program bantuan sosial dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa hambatan finansial. 

Ia menekankan pentingnya dukungan penuh terhadap mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Dukungan dari anggota Komisi X DPR

Anggota Komisi X DPR, Ratih Megasari Singkarru, menyoroti bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025, anggaran yang bersifat bantuan sosial seharusnya tidak dipotong.

Baca Juga: Wafat akibat kecelakaan maut, jasa-jasa Renville Antonio sang Bendum Partai Demokrat itu terkenang manis bagi AHY hingga Khofifah

Ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa efisiensi anggaran dapat mengancam kesempatan sekitar 200 ribu mahasiswa baru dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. 

"Seharusnya ada 200 ribu mahasiswa baru yang lulus SMA, dia seharusnya bisa melanjutkan kuliah apabila mereka memang berada dalam keadaan ekonomi yang sangat rendah. Namun dengan adanya efisiensi ini jadinya terancam, apakah mereka bisa lanjut atau tidak," katanya.

Jaminan dari Menteri Keuangan