GENMILENIAL.ID – Media digital, khususnya Twitter/X, kini menjadi arena utama pertarungan wacana politik mengenai Papua, menggantikan dominasi media konvensional.
Hal itu terungkap dalam riset disertasi doktoral Kennorton Hutasoit yang dipresentasikan pada Sidang Terbuka Promosi Doktor Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran, Rabu 6 Agustus 2025.
Sidang yang berlangsung selama dua jam di ruang promosi doktor UNPAD Jatinangor ini dipimpin Dr. Dadang Sugiana dengan Ketua Promotor Prof. Dr. Suwandi Sumartias, anggota promotor Prof. Dr. Dadang Rahmat Hidayat, representasi guru besar Prof. Dr. Eni Maryani, serta oponen ahli Prof. Dr. Atwar Bajari, Dr. Evie Ariadne Shinta Dewi, dan Dr. Agus Rahmat.
Baca Juga: Justin Hubner: 'Saya merasa jadi Ronaldo-nya Indonesia' dengan 3,8 juta pengikut
Melalui pendekatan mixed-methods yang menggabungkan analisis media online, media sosial, dan wawancara elite, riset ini memetakan dinamika narasi antara kubu pro-NKRI dan Papua Merdeka pada Pemilu 2019 dan 2024.
Temuan riset menunjukkan pergeseran signifikan dalam konfigurasi aktor. Pada 2019, narasi lebih didominasi elite politik formal, sementara pada 2024, dominasi beralih ke akun-akun anonim dan nonformal yang masif dan viral di ruang digital.
“Polarisasi tajam terbentuk antara narasi negara dan kelompok separatis, yang saling memperebutkan makna melalui simbol, propaganda, dan retorika digital,” ujar Ken, yang juga penguji Uji Kompetensi Wartawan di LPDS Jakarta.
Analisis jejaring media sosial dan semiotika sosial Halliday dalam penelitian ini mengungkap bahwa media online cenderung mereproduksi narasi hegemonik negara.
Sebaliknya, media sosial menjadi ruang artikulasi politik identitas dan trauma kolektif masyarakat Papua.
Fenomena connective action pun muncul, berkembang karena kemajuan teknologi, ketidakadilan struktural, dan peran diaspora Papua di tingkat global.
Penelitian ini menghasilkan lima model teoretis, salah satunya Model Connective Action Papua Merdeka yang memperluas teori gerakan sosial digital di konteks konflik etnopolitik.
Baca Juga: Vidi Aldiano bercanda usai Nadin Amizah menikah dengan adik Sheila Dara
Model ini dinilai dapat menjadi kerangka kerja baru bagi pemerintah maupun aktivis untuk membangun ekosistem informasi yang adil dan inklusif.
Artikel Terkait
KPK selidiki dugaan korupsi Rp1,2 triliun dana Gubernur Papua untuk pembelian private jet
Dulu diantar jualan es, kini tembus ITB: Rumah anak penjual es di Ponorogo penuh trofi prestasi
Mendagri bantah Gibran akan berkantor di Papua, sebut tugasnya koordinasi kebijakan saja
Yusril bantah Gibran akan pindah kantor ke Papua, sebut hanya badan khusus yang akan berkantor di sana
Penjelasan berbeda soal Gibran urus Papua, Yusril dan Mensesneg Hadi beri versi berbeda
Mutiara Baswedan lanjut S2 di Harvard dengan beasiswa LPDP, Anies beri pesan menyentuh
Gibran soal kantor di Papua hingga IKN: Sebagai pembantu Presiden, siap ditugaskan di mana saja