Fungsi kedua, pengawasan. Komisi I DPR RI akan secara berkala melakukan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, KPI dan pemangku kepentingan lainnya.
Itu dilakukan untuk memastikan roadmap digitalisasi penyiaran berjalan sesuai dengan jalur yang diindinkan.
Ketiga, fungsi penganggaran, Komisi I DPR RI berkomitmen memperjuangkan alokasi anggaran yang memadai bagi akselerasi transformasi digital penyiaran dan mendorong program strategis seperti pengembangan infrastruktur digital di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Menurutnya, transformasi digital penyiaran bukan sekadar perubahan teknologi, melainkan bagian integral dari upaya membangun kedaulatan informasi dan memperkuat demokrasi Indonesia.
"Melalui digitalisasi penyiaran kita membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap informasi yang berkualitas, mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif di daerah, dan memperkuat kohesi sosial dengan konten yang beragam dan berkualitas," terangnya.
Ahmad juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal dan menyukseskan transformasi digital penyiaran Indonesia.
Ia berharap semoga konferensi ini mampu menghasilkan pemikiran dan gagasan konstruktif untuk memajukan industri penyiaran Indonesia di era digital.
"Mari membangun industri penyiaran yang lebih maju, berdaya saing, berkelanjutan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Indonesia," kata Ahmad.
Komisioner KPI Bidang Kelembagaan sekaligus Dosen FISIP UMJ, Amin Shabana mengatakan meskipun baru tahun pertama berskala internasional, kegiatan ini berhasil mengumpulkan 140 paper dari tujuh negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, India, Cina, Australia dan Skotlandia.
“Yang sangat menggembirakan juga adalah keterlibatan tiga negara dalam kegiatan kompetisi penyiaran sebagai kegiatan Pre-event Konferensi Penyiaran Indonesia. KPI tentu sangat menunggu berbagai kajian yang dipresentasikan oleh para narasumber dan peneliti yang terlibat dalam call for papers tersebut”, ucap Amin.
Seminar Internasional pada konferensi ini menghadirkan pembicara dari luar negeri, yaitu Dr. Daphne-Tatiana Canlas (University of Philippines, Diliman) dan Dr. Rosya Izyanie Binti Shamsudeen (University of Malaya).
Sementara itu, untuk pembicara dari dalam negeri di antaranya Rachmat Akbari (Chief of Technology Officer Group EMTEK), Dr. Dadang Rahmat Hidayat (Universitas Padjadjaran), dan Nuzula Anggeraini (Director of Politics and Communication Kementerian PPN/Bappenas).
Artikel Terkait
Ketua PP Muhammadiyah berikan pesan inspiratif bagi ratusan calon sarjana UM Bandung, ini hal penting yang disampaikan
Keren! Prodi Magister Ilmu Politik FISIP UMJ buka konsentrasi politik internasional kajian studi Baitul Maqdis
Gelar wisuda ke-6, UM Bandung cetak technopreneur berkarakter Islami dan menginspirasi
Perkuat kolaborasi dan layanan perpustakaan di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah, tim UMY sambangi UM Bandung
Pakar Hukum Tata Negara ini sebut korupsi politik lebih berbahaya dan punya dampak lebih kompleks, harus ada gerakan sosial untuk menghapusnya!
UM Bandung gelar kinemaksi, gerakan kolektif generasi muda untuk melawan korupsi
Universitas Muhammadiyah Jakarta gelar Sidang Terbuka Senat, dorong lulusan jadi pelopor demokrasi berbasis Islam