Baca Juga: Tidak dibayar hampir Rp1 miliar, mitra MBG di Kalibata polisikan oknum yang lakukan penggelapan dana
Meskipun ia pelajar yang pandai, guru-guru Belanda menolak memberinya nilai terbaik karena dia anak Jawa. Ini bukan hanya diskriminasi akademik.
Ini adalah bentuk perampasan martabat intelektual. Dan dari sini, muncul satu ironi besar: pengetahuan diproduksi, tetapi akses terhadapnya dijaga oleh pagar kekuasaan kolonial dan patriarki.
Kartini menulis surat kepada pemerintah Hindia Belanda untuk meminta izin belajar ke Belanda. Ini bukan sekadar permohonan administratif. Ini sebuah momen perlawanan epistemik.
Ia mempertanyakan siapa yang berhak memiliki ilmu, dan mengapa tubuh perempuan pribumi dilarang mengakses dunia yang lebih luas. Tapi kekuasaan selalu khawatir pada perempuan yang berpikir.
Kartini dilarang berangkat. Pemerintah takut ia menjadi 'masalah', bukan karena ia membawa bom, tapi karena ia membawa gagasan. Ia dapat mengoyak tatanan.
Dan kemudian: pernikahan. Kartini menikah dengan Bupati Rembang, namun bukan tanpa syarat.
Ia menetapkan tiga hal yang menggemparkan norma sosial Jawa: tidak mau mencium kaki suaminya, tidak mau berjalan jongkok di hadapannya, dan tidak mau berbahasa kromo inggil.
Ini adalah pembangkangan simbolik. Kartini meruntuhkan simbol-simbol kekuasaan patriarki dengan tubuhnya sendiri sebagai arena perlawanan.
Di sinilah ia menjadi tokoh yang dalam istilah Judith Butler, 'mengganggu performativitas gender' yang dikonstruksi oleh sistem.
Namun, seperti kata Walter Benjamin, sejarah ditulis oleh para pemenang. Kartini yang kritis dan meledak-ledak dibungkam oleh sejarah yang ingin meredam bara.
Surat-suratnya dibukukan oleh J.H. Abendanon dalam judul 'Door Duisternis tot Licht'—Habis Gelap Terbitlah Terang. Judul ini indah, namun problematik.
Ia menjadikan perjuangan Kartini sebagai narasi romantis ketimbang perjuangan politik. Dan pada masa Orde Baru, Kartini yang 'galak dan ngegas' direduksi menjadi perempuan yang ayem tentrem dan penuh 'etika Jawa'.