Menata ulang ekonomi media: Seminar Nasional soroti ketimpangan platform digital vs industri pers

1. Keadilan dalam pembagian pendapatan dan data.
2. Jurnalisme berkualitas yang diprioritaskan algoritma.
3. Transparansi algoritma agar setiap perubahan distribusi berita dapat diawasi.

Baca Juga: 916 Orang meninggal dalam bencana banjir-longsor Sumatera, BNPB sebut 274 orang masih dalam pencarian

Niken mengusulkan bentuk kolaborasi konkret seperti negosiasi lisensi berbayar, pelatihan bersama platform, transparansi data, sindikasi konten investigatif, hingga pembangunan shared ad network.

Publisher minta standar baru agar ekosistem tetap kredibel

Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Visi Media Asia Tbk, Neil Tobing, menegaskan perlunya empat pilar kesetaraan antara media dan platform digital, penilaian nilai ekonomi berita, penyusunan aturan teknis Perpres 32 Tahun 2024, peningkatan kredibilitas media, dan batas negosiasi agar independensi editorial tidak tergerus.

Menurut Neil, kolaborasi harus menjamin prinsip non-kompromi, kebebasan redaksi, integritas algoritma distribusi, perlindungan data publik, dan privasi audiens.

Baca Juga: Banjir Aceh disebut bak tsunami kedua, lihat lagi gentingnya rapat darurat era SBY saat bencana pertama melanda di 2004

Insentif pajak untuk media masih terbuka

Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Kemenkeu, Timon Pieter, menyebut media berpeluang mendapat insentif vokasi, riset, hingga ekonomi digital. Namun insentif khusus untuk industri pers belum ada.

“Kalau butuh insentif khusus, harus diajukan dengan justifikasi kuat,” ujarnya.

Bappenas masukkan penguatan media ke RPJPN 2025–2045

Perencana Ahli Muda Bappenas, Yunes Herawati, memaparkan bahwa penguatan media berkualitas masuk dalam RPJPN 2025–2045 melalui standar BEJO’S yakni Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri.

Baca Juga: Gubernur Mualem soroti respons BNPB soal bencana Aceh: Evakuasi lambat hingga boat tak berfungsi

AJI: Masa depan jurnalisme bergantung pada kesejahteraan jurnalis

Ketua AJI Indonesia, Nany Afrida, menyebut persoalan utama industri media adalah kesejahteraan jurnalis: upah di bawah UMR, kontrak tidak jelas, hingga PHK sepihak.

Platform dan donor, tegasnya, harus menetapkan syarat kesejahteraan sebagai prasyarat pendanaan.