GENMILENIAL.ID — Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang 18 kabupaten di Aceh pada akhir November 2025 kembali memunculkan luka lama bagi masyarakat Tanah Rencong.
Besarnya dampak kerusakan hingga banyaknya wilayah terisolasi membuat sejumlah pihak menyebut bencana ini bak 'tsunami kedua', mengingatkan pada tragedi besar 2004 yang mengguncang Aceh dan seluruh dunia.
Upaya penanganan pascabencana kini terus digencarkan pemerintah pusat dan daerah, termasuk dukungan TNI–Polri serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Baca Juga: Gubernur Mualem soroti respons BNPB soal bencana Aceh: Evakuasi lambat hingga boat tak berfungsi
Kondisi lapangan yang masih berubah setiap hari membuat koordinasi lintas-instansi terus diperbarui agar pemulihan berjalan cepat dan tepat.
Prabowo tiba di Aceh tinjau penanganan bencana
Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh, pada Minggu, 7 Desember 2025, untuk melihat langsung perkembangan terbaru penanganan banjir dan longsor.
Setibanya di Aceh, ia menerima laporan dari pemerintah daerah dan jajaran instansi yang bertanggung jawab di lapangan.
Prabowo dijadwalkan meninjau titik-titik yang terdampak paling parah, sekaligus mengevaluasi percepatan penyaluran bantuan dan pemulihan fasilitas umum.
Arahannya saat ratas di Hambalang
Sebelum terbang ke Aceh, Prabowo lebih dulu memimpin rapat terbatas (ratas) di kediamannya di Hambalang, Bogor, pada Sabtu, 6 Desember 2025.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa ratas ini diarahkan untuk percepatan penanganan bencana di Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Utara (Sumut), hingga Sumatera Barat (Sumbar).
Tiga fokus utama yang ditekankan Prabowo meliputi:
Artikel Terkait
Gubernur Aceh ungkap pengungsi meninggal karena kelaparan, bantuan tak tembus pedalaman terdampak banjir bandang
Setelah banjir-longsor Tapanuli Selatan, KLH setop operasional 3 perusahaan tambang dan ungkap pembukaan lahan masif
Penyaluran bantuan di Aceh masih terkendala, 4 wilayah terisolir dan BBM langka hambat mobilisasi
DPR kritik cara distribusi bantuan udara di Sumatera, singgung etika hingga efektivitas penanganan bencana
Distribusi bantuan airdrop dikritik, TNI tegaskan evaluasi menyeluruh demi keamanan warga
WALHI minta pemerintah belajar dari bencana Sumatera, desak hentikan pemberian izin perusahaan penambangan
Gubernur Mualem soroti respons BNPB soal bencana Aceh: Evakuasi lambat hingga boat tak berfungsi