“Tidak layak, ini tidak layak,” tambahnya.
Ape meminta Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk mengevaluasi standar penyajian agar lebih layak konsumsi.
BGN sebut banyak dapur MBG tersendat karena kelangkaan ahli gizi
Sementara itu, masalah lain muncul dari sisi teknis pelaksanaan program.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap bahwa kelangkaan tenaga ahli gizi kini menjadi kendala serius yang membuat sejumlah dapur MBG tidak dapat beroperasi penuh.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan kondisi tersebut dalam rapat bersama DPP Persagi pada Jumat, 21 November 2025.
“Saat ini terjadi kelangkaan ahli gizi. Banyak dapur MBG tidak bisa beroperasi karena salah satu syarat SPPG adalah harus memiliki ahli gizi,” tegasnya.
Ia meminta Kemenkes, BGN, dan Persagi duduk bersama untuk menata alokasi tenaga profesional, sembari memastikan seluruh ahli gizi nantinya berstatus pegawai negeri sipil.
“Kami bantu prosesnya, tapi mereka harus bekerja dengan baik dan tidak sering pindah,” jelas Nanik.***