“Tidak layak, ini tidak layak,” tambahnya.
Ape meminta Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk mengevaluasi standar penyajian agar lebih layak konsumsi.
BGN sebut banyak dapur MBG tersendat karena kelangkaan ahli gizi
Sementara itu, masalah lain muncul dari sisi teknis pelaksanaan program.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap bahwa kelangkaan tenaga ahli gizi kini menjadi kendala serius yang membuat sejumlah dapur MBG tidak dapat beroperasi penuh.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan kondisi tersebut dalam rapat bersama DPP Persagi pada Jumat, 21 November 2025.
“Saat ini terjadi kelangkaan ahli gizi. Banyak dapur MBG tidak bisa beroperasi karena salah satu syarat SPPG adalah harus memiliki ahli gizi,” tegasnya.
Ia meminta Kemenkes, BGN, dan Persagi duduk bersama untuk menata alokasi tenaga profesional, sembari memastikan seluruh ahli gizi nantinya berstatus pegawai negeri sipil.
“Kami bantu prosesnya, tapi mereka harus bekerja dengan baik dan tidak sering pindah,” jelas Nanik.***
Artikel Terkait
Polisi gerebek ruko di Jakarta Utara, diduga edarkan nampan MBG palsu berlabel SNI dan 'Made in Indonesia'
Zulhas sebut program MBG bisa naikkan IQ dan cerdaskan masyarakat Indonesia
Program MBG di Subang dorong ekonomi daerah Rp1,4 triliun, Wabup tekankan pemerataan dan standar higienis
SPPG Pasirkareumbi 03 Subang tingkatkan kualitas layanan, jalin silaturahmi dengan 17 sekolah mitra MBG
Raker dengan DPR, BGN minta tambahan anggaran Rp28,63 triliun untuk program MBG hingga akhir 2025
10 Bulan berjalan, MBG sumbang 48 persen kasus keracunan pangan, Kepala BGN janji sinkronisasi data
Kepala BGN: MBG jadi investasi terbesar sambut Generasi Emas Indonesia 2045