GENMILENIAL.ID — Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan kesiapannya jika dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan terkait dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Proyek transportasi cepat yang dibangun melalui kerja sama PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) itu kini menjadi sorotan publik, bukan hanya karena utang mencapai Rp116 triliun, tetapi juga dugaan adanya pembengkakan biaya yang fantastis.
“Kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau saya disuruh laporan, ngapain? Buang-buang waktu,” ujar Mahfud kepada wartawan di Yogyakarta, Minggu, 26 Oktober 2025.
Baca Juga: Sandra Dewi cabut gugatan, hakim tetapkan eksekusi vonis 20 tahun untuk Harvey Moeis
Mahfud: Isu mark up sudah ramai sebelum saya bicara
Mahfud menegaskan bahwa isu dugaan mark up proyek Whoosh bukan hal baru, bahkan telah ramai dibicarakan publik sebelum dirinya menyinggungnya.
“Yang saya laporkan tuh KPK sudah tahu. Karena sebelum saya ngomong, udah ramai duluan. Saya ngomong karena sudah ramai aja,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pihak yang seharusnya dipanggil oleh lembaga antirasuah adalah mereka yang pertama kali menyebarkan informasi tersebut.
“Mestinya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya, banyak banget yang punya data dan pelaku. Saya kan cuma pencatat aja,” tegas Mahfud.
Baca Juga: Wariskan Whoosh dengan utang Rp116 triliun, Jokowi tegaskan: Transportasi umum tak diukur dari laba
Dukung negosiasi ke China: Kalau nggak bisa bayar, ya dinegosiasi
Terkait besarnya utang kepada China, Mahfud mendukung langkah pemerintah untuk melakukan negosiasi.
Menurutnya, langkah diplomasi ekonomi lebih realistis dibandingkan menambah beban fiskal negara.
“Memang harus dinegosiasikan. Mau apa kalau sudah begini? Nggak bisa bayar, nggak punya uang, ya dinegosiasikan. Jalannya tuh dinegosiasi, silakan aja,” ucap Mahfud.