news

Ojol siap matikan aplikasi besok, 7 tuntutan menggema dari RUU Transportasi Online hingga usut tragedi Affan

Selasa, 16 September 2025 | 13:50 WIB
Ketua Asosiasi pengemudi ojek online (ojol) Garda Indonesia, Igun Wicaksono mengungkap pihaknya akan menggelar demonstrasi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 17 September 2025 (Instagram.com/@igunwicaksono)

GENMILENIAL.ID – Gelombang aksi pengemudi ojek online (ojol) dipastikan akan mengguncang Jakarta pada Rabu, 17 September 2025.

Asosiasi pengemudi Garda Indonesia menyerukan seluruh driver mematikan aplikasi secara massal dan turun ke jalan menuntut pemerintah serta DPR.

Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, meminta masyarakat bersiap menggunakan transportasi alternatif.

Ia menegaskan aksi ini akan digelar di Istana Kepresidenan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan DPR RI.

Baca Juga: Sisi lain seteru Ferry Irwandi vs Gusti Aju Dewi: Adu gengsi akademik di balik kontroversi

“Sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara masif. Ini bentuk solidaritas aksi demonstrasi ke Kemenhub, Istana, dan DPR RI,” ujar Igun, Selasa, 16 September 2025.

7 Poin tuntutan ojol

Dalam aksinya, Garda membawa tujuh tuntutan utama:

  • Mendesak DPR memasukkan RUU Transportasi Online ke Prolegnas 2025–2026.
  • Menurunkan potongan aplikator dari 20 persen menjadi 10 persen.
  • Membuat regulasi tarif pengantaran barang dan makanan.

Baca Juga: KPU tutup akses ijazah capres-cawapres, dalih perlindungan data pribadi

  • Melakukan audit investigatif atas potongan tambahan 5 persen dari aplikator.
  • Menghapus program “Aceng”, “Slot”, “Multi Order”, dan “Member Berbayar” yang dinilai merugikan driver.
  • Mencopot Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi.
  • Mengusut tuntas tragedi 28 Agustus 2025 yang menewaskan Affan Kurniawan dalam aksi demonstrasi sebelumnya.

“Peringatan Hari Perhubungan Nasional harusnya jadi kebanggaan, tapi justru menunjukkan kemunduran sejak Menhub Dudy diangkat Presiden Prabowo,” tegas Igun.

Baca Juga: KPK periksa lagi eks pejabat pajak Muhamad Haniv terkait dugaan gratifikasi

Respons pemerintah

Menhub Dudy sebelumnya menyatakan penurunan potongan komisi menjadi 10 persen bukan perkara sulit, namun ia menilai keputusan harus mempertimbangkan keseimbangan ekosistem transportasi online.

“Bisa saja diturunkan. Tapi rasanya tidak arif kalau tidak mendengar semuanya,” kata Dudy dalam forum pertemuan dengan aplikator, Mei 2025 lalu.

Halaman:

Tags

Terkini