Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, pihaknya belum memperoleh informasi lengkap mengenai identitas orang-orang yang terjaring OTT.
“BNPB tentu menghormati kewenangan aparatur penegak hukum untuk menangani perkara ini sehingga nanti kita harapkan nanti ada pernyataan resmi dari KPK,” kata Berton, Rabu, 14 Oktober 2026.
Berton menegaskan, BNPB menunggu keterangan lebih lanjut dari KPK untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan perkara tersebut.
Di sisi lain, ia menyampaikan bahwa pelayanan kebencanaan harus tetap berjalan selama proses hukum berlangsung.
Dengan demikian, penanganan kebutuhan masyarakat dalam situasi bencana tetap menjadi perhatian lembaga tersebut.
Dugaan perkara ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran untuk kebutuhan kebencanaan.
Namun, rincian pengadaan yang diperiksa, dugaan penyimpangan, serta status hukum pihak-pihak yang diamankan masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari KPK.***
Artikel Terkait
OTT KPK di Riau: 10 Orang diamankan termasuk penyelenggara negara, dugaan korupsi di Dinas PUPR
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terjaring OTT KPK, diduga terlibat skandal mutasi jabatan ASN
OTT KPK Bupati Rejang Lebong: Fikri Thobari diduga terima fee proyek hingga Rp1,75 miliar
Jejak panjang skandal proyek DJKA, dari OTT KPK di 2023 hingga eks direktur Kemenhub terjerat dugaan gratifikasi
Kepala Imigrasi Jakarta Ronald Amran kena OTT KPK, barang bukti mata uang asing hingga logam mulia kini disita
Nasib Bupati Lombok Barat yang kena OTT KPK: Jadi tersangka suap sepulang nobar final Piala Dunia 2026
14 Orang kena OTT KPK, mengapa hanya Bupati Bolmut yang jadi tersangka di kasus pemerasan?