Pemkab Subang soroti kekeringan dan pilkades
Selain persoalan fiskal, pemerintah daerah juga menanggapi sejumlah isu lain yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD.
Baca Juga: Saat Upin dan Ipin ikut bersuara soal dampak asap karhutla yang merebak dari Kalimantan-Sumatera
Menjawab pandangan Fraksi PKB, pemerintah daerah menyatakan akan terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus mengembangkan sumber PAD yang potensial tanpa memberikan beban berlebihan kepada masyarakat.
Sementara itu, menanggapi pandangan Fraksi Amanat Demokrat, pemerintah memastikan setiap perubahan dan pergeseran anggaran dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta target kinerja.
Untuk Fraksi PKS, pemerintah daerah menyatakan pentingnya menjaga pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak agar berlangsung aman, tertib, demokratis, dan kondusif.
Baca Juga: Kasus keracunan MBG terus berulang, Mahfud MD desak BGN tegas proses pidana SPPG biang masalah
Koordinasi dengan TNI/Polri, unsur penyelenggara, pemerintah kecamatan dan desa, serta tokoh masyarakat terus diperkuat.
Pemerintah Kabupaten Subang juga memberikan perhatian terhadap kondisi kekeringan yang berdampak pada kebutuhan dasar masyarakat, pertanian, kesehatan, serta potensi penyebaran penyakit.***
Artikel Terkait
Kang Rey minta OPD Subang lebih responsif: Dari PAD hingga layanan publik
DPRD Subang bedah APBD dan Raperda Kesehatan, eksekutif janji genjot PAD hingga perkuat layanan publik
Rebut pengelolaan Sari Ater, Kang Rey buka 'beauty contest' : Siapa berani tawar PAD tertinggi?
PJU mati hingga jembatan ambruk, ini aspirasi warga Kampung Dampit ke Ketua DPRD Subang
Masih ingat kasus dr Icha? 3 Anggota DPRD TTU kini ditetapkan jadi tersangka buntut skandal intimidasi
DPRD Subang bahas perubahan APBD 2026, pendapatan naik Rp83,2 miliar tapi belanja tembus Rp2,86 triliun
DPRD Subang soroti aset daerah belum optimal, Pasar Pamanukan hingga tanah PTC jadi perhatian