Baca Juga: DPRD Subang sahkan KUA-PPAS 2027, soroti keterbatasan anggaran dan prioritas program
“Standar pemeriksaan, metodologi, dan kedudukan hukum hasil audit harus jelas agar pemberantasan korupsi tetap efektif tanpa mengabaikan hak pihak yang diperiksa,” ujarnya.
“Evaluasi diperlukan agar hasil audit tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga mampu bertahan dalam proses pembuktian di pengadilan,” tambah Fernando.***
Artikel Terkait
Masuk tahap pembuktian, Hakim minta jaksa beri salinan audit BPKP ke kubu Tom Lembong
Hotman Paris pertanyakan penetapan tersangka Nadiem Makarim: Audit BPKP sebut tak ada kerugian negara
Ketua DPR hingga Mendagri desak audit tuntas usai ibu hamil di Papua ditolak 4 RS: Tak boleh terulang lagi
Audit internal PBNU 2022 ungkap dugaan TPPU Rp100 miliar, masuk pertimbangan pemecatan Gus Yahya
WALHI hingga akademisi soroti pencemaran Teluk Buli, pemerintah diminta audit aktivitas tambang
Kinerja melejit, Perumda TRS Subang resmi berstatus 'sehat' versi BPKP
Nadiem Makarim divonis 10 tahun bui, Hotman Paris singgung harga wajar dalam laporan audit BPKP 2020-2022: Harusnya digas di persidangan