Gus Miftah soroti pelaksanaan MBG, ingatkan pejabat dan petugas SPPG jaga amanah program presiden

GENMILENIAL.ID - Pendakwah sekaligus pendiri Pondok Pesantren Ora Aji, Gus Miftah, kembali menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi perhatian publik.

Program yang digagas untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat ini dinilai memiliki tujuan baik, namun pelaksanaannya di lapangan masih menuai sorotan.

Dalam acara Kenalan Bersholawat di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu, 7 Juni 2026, Gus Miftah secara terbuka menyentil pejabat hingga petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar menjalankan program tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Baca Juga: 32 Kasus narkoba terbongkar di Subang, 33 tersangka diamankan dalam 3 bulan, sabu dominasi

Ia mengungkapkan bahwa dirinya sempat diminta mencarikan dalil terkait keutamaan memberi makan kepada masyarakat kurang mampu saat awal pembahasan program bersama Presiden Prabowo.

“Zaman dibuat di awal, saya ditanya, ‘Gus, ada nggak keutamaan memberikan makan kepada anak-anak, kepada orang miskin?’ Saya carikan hadisnya, saya cari dalil, saya bilang itu semua ke Hambalang,” ujarnya.

Ingatkan pelaksanaan MBG yang amanah

Dalam ceramahnya, Gus Miftah menekankan bahwa program MBG menyangkut hak masyarakat yang harus dijaga dengan amanah.

Ia mengingatkan bahwa setiap pelanggaran dalam pelaksanaan program tersebut memiliki konsekuensi, baik secara sosial maupun moral.

Baca Juga: Investor dapur MBG ngaku ditipu usai setor dana Rp218 miliar, eks Wakil BGN Lodewyk Pusung diduga teken perjanjian

“Ingat ya mitra-mitra MBG, dapur se-Indonesia, doa orang miskin itu manjur, doa rakyat yang terdzolimi itu mustajab. Sekali kamu berani makan hak mereka, darah dan dagingmu haram masuk surganya Allah SWT,” tegasnya.

Menurutnya, MBG merupakan program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya bagi anak-anak yang membutuhkan asupan gizi yang layak.

Singgung oknum yang dinilai berkhianat

Gus Miftah juga menyoroti adanya dugaan penyelewengan dalam pelaksanaan program tersebut.