Mahfud MD ingatkan publik soal dugaan pengadaan IT Rp1,2 triliun BGN usai mantan trio pentolan BGN dibekuk Kejagung

Ia menambahkan, isu tersebut telah lama beredar di masyarakat dan menjadi sorotan luas di berbagai platform media sosial.

Respons publik dan penegakan hukum

Lebih lanjut, Mahfud MD menilai bahwa tekanan publik melalui media sosial turut berperan dalam mendorong penegakan hukum terhadap kasus ini.

Ia menyebut, reaksi masyarakat yang terus menyuarakan kritik menjadi salah satu faktor penting hingga akhirnya kasus ini ditindaklanjuti.

"Masyarakat sudah makin marah, semakin dilontarkan di mana-mana," ujarnya.

Baca Juga: Bos Urip ajak warga Subang jaga bumi, apresiasi pegiat lingkungan di Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026

Ia juga menilai langkah pemerintah melalui Kejaksaan Agung dalam memproses kasus ini sebagai respons terhadap aspirasi publik yang selama ini berkembang.

Penjelasan pihak BGN sebelumnya

Di sisi lain, sebelum kasus ini mencuat, pihak BGN melalui Dadan Hindayana sempat memberikan penjelasan terkait pengadaan IT yang menjadi sorotan.

Ia menyebut bahwa kerja sama dalam proyek tersebut dilakukan sesuai dengan regulasi dan melibatkan mitra strategis negara.

"Keterlibatan Perum Peruri dalam program strategis ini adalah langkah terintegrasi negara," kata Dadan dalam keterangannya pada 21 April 2026.

Baca Juga: Pertemuan Menkeu dan Gubernur BI di DPR, pemerintah pastikan tak ada pergantian jabatan

Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses kerja sama dilakukan secara transparan dan mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019.

Meski demikian, seiring dengan proses hukum yang kini berjalan, berbagai kebijakan dan pengadaan di masa lalu kembali menjadi perhatian untuk ditelusuri lebih lanjut.

Perkembangan kasus ini masih terus dinantikan publik, terutama terkait kejelasan dugaan penyimpangan serta dampaknya terhadap keberlanjutan program MBG di Indonesia.***