Anggota DPR RI tolak Indonesia masuk Board of Peace, soroti afiliasi perusahaan Israel di Maluku Utara

photo author
Yaya Suryana, Genmilenial
- Sabtu, 7 Maret 2026 | 10:00 WIB
Anggota DPR RI Ateng Sutisna menyampaikan pandangannya terkait keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace usai kegiatan reses dan buka bersama tokoh masyarakat di Kabupaten Subang, Jumat 6 Maret 2026
Anggota DPR RI Ateng Sutisna menyampaikan pandangannya terkait keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace usai kegiatan reses dan buka bersama tokoh masyarakat di Kabupaten Subang, Jumat 6 Maret 2026

GENMILENIAL.ID – Anggota DPR RI Ateng Sutisna menyampaikan sikap tegas terkait keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat pada awal tahun 2026.

Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan bahwa sejak awal partainya menolak keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut.

Penolakan tersebut semakin menguat setelah memanasnya situasi geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Pernyataan itu disampaikan Ateng saat menggelar kegiatan reses serap aspirasi sekaligus buka bersama dengan kader PKS dan tokoh masyarakat di Kabupaten Subang, Jumat, 6 Maret 2026.

Baca Juga: Sinyal merah tambang emas Tumpang Pitu Banyuwangi, KPK selidiki dugaan rasuah perizinan

“Sikap politik PKS yang saya tahu sejak dari awal tidak setuju, tidak sepakat dengan masuk Board of Peace (BoP), karena kita melihat yang di dalamnya siapa, ada Donald Trump, ada Israel," kata Ateng Sutisna

"Ngapain kita ikut-ikut ke situ, mereka itu kan tipe penjajah, apalagi dengan sekarang kejadian perang AS-Israel dengan Iran, jelas kita menolak itu,” sambungnya.

Soroti tender panas bumi di Maluku Utara

Selain menyoroti Board of Peace, anggota Komisi XII DPR RI tersebut juga menyampaikan keberatannya terhadap perusahaan pemenang tender proyek panas bumi di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara.

Perusahaan yang dimaksud adalah PT Ormat Geothermal Indonesia yang menurutnya diduga memiliki afiliasi dengan Israel.

Baca Juga: Mall di Subang didorong segera dibangun, Pemda ajukan sejumlah syarat ke pengembang

Ateng menilai pemerintah perlu meninjau ulang proses tender tersebut agar kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan sikap politik Indonesia yang menjunjung tinggi kemerdekaan dan menolak segala bentuk penjajahan.

“Tapi saya pribadi walaupun tidak di Komisi I, saya lagi protes kepada pemerintah untuk membatalkan tender panas bumi yang di Maluku Utara, karena kita telusuri perusahaan pemenangnya itu berafiliasi dengan Israel, kita harus konsisten,” ujarnya.

Menurut Ateng, konsistensi sikap Indonesia terhadap isu kemerdekaan bangsa-bangsa harus tercermin dalam berbagai kebijakan, termasuk dalam kerja sama ekonomi maupun investasi.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Yaya Suryana

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X