Gus Miftah: MBG program baik, yang perlu diperbaiki cara pengelolaannya

Karena itu, menurutnya solusi yang tepat adalah memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaannya.

Baca Juga: Viral bos rokok HS tanggung biaya korban kecelakaan Harley vs Jupiter MX di Kulon Progo, sepakat saling memaafkan

“Kalau programnya Pak Presiden, MBG bagus apa nggak? Bagus, tapi yang menjalankan kurang bagus. Berarti jangan salahkan presidennya,” ujarnya dalam acara yang juga dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Ia kemudian mengibaratkan situasi tersebut seperti sebuah rumah yang pintunya rusak. Solusinya adalah memperbaiki bagian yang rusak, bukan merobohkan rumahnya.

“Kalau rumah pintunya rusak, yang perlu dibenerin pintunya apa rumahnya dirobohkan? Pintunya yang dibenerin, bukan rumahnya yang dirobohkan,” tutur Gus Miftah.

Baca Juga: Viral guru di Blitar keluhkan harus pindahkan MBG dari kantong SPPG ke plastik, disebut kurangi jam mengajar

“Kalau programnya ini ada yang salah, programnya yang dihentikan atau salahnya yang diperbaiki? Salahnya yang diperbaiki. Dan perlu diingat, MBG itu program, bukan proyek,” tandasnya.

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyebut program MBG telah menjangkau 61,2 juta penerima manfaat di 38 provinsi hingga 27 Februari 2026.

Program tersebut dijalankan melalui 24.368 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa program MBG berkontribusi membuka sekitar 1 juta lapangan kerja.

Baca Juga: Viral temuan belatung hidup di puding MBG Kota Malang, SPPG Lowokwaru Tulusrejo 2 akui kurang teliti

Dalam pelaksanaannya, satu SPPG rata-rata mampu menyerap sekitar 50 tenaga kerja.

Program ini didukung oleh 28 kementerian dan lembaga sesuai Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 serta Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025.

Menko Pangan Zulkifli Hasan menambahkan bahwa program MBG juga berpotensi mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal.

Hal tersebut karena pelaksanaannya melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi nelayan, hingga peternak mandiri sebagai pemasok bahan pangan.***