“Ompreng dan alat makan lainnya itu digabung, tidak terlihat detailnya. Tapi total realisasi pengadaan alat makan dan dapur mencapai Rp583 miliar,” lanjut Egi.
ICW menilai minimnya keterbukaan rincian belanja berpotensi menimbulkan persoalan akuntabilitas, terutama dalam penggunaan anggaran negara yang bersumber dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Baca Juga: Viral konser wali di Malaysia berhenti mendadak, Faank ajak penonton nyanyi ‘Yank’ tanpa musik
ICW pertanyakan tanggung jawab pengadaan
Lebih lanjut, ICW mempertanyakan siapa pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas pengadaan alat makan tersebut, apakah menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional atau justru Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.
“Kalau alat makan itu tanggung jawab SPPG, kenapa BGN masih mengeluarkan anggaran lagi? Ini yang harus diklarifikasi karena berpotensi dobel anggaran,” tegas Egi.
ICW mendorong BGN untuk segera memberikan penjelasan resmi agar publik mendapatkan kejelasan dan kepercayaan terhadap pelaksanaan program MBG tetap terjaga.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Badan Gizi Nasional terkait temuan dan sorotan ICW tersebut.***
Artikel Terkait
Curhat Mahfud MD usai cucunya keracunan MBG: Ingatkan bukan soal angka, tapi nyawa manusia
Usulan UU Makan Bergizi Gratis menguat: DPR dorong payung hukum permanen, Kepala BGN dukung di tengah polemik keracunan
Benah-benah program Makan Bergizi Gratis: Pemerintah kebut sertifikasi ribuan dapur di tengah sorotan kasus keracunan
Setelah insiden keracunan massal, BGN siapkan 5.000 koki profesional, solusi atau tambal sulam?
10 Ribu anak jadi korban keracunan MBG, pemerintah tutup 106 dapur: Saatnya orang tua ikut siapkan makanan sekolah?
Ratusan siswa diduga keracunan MBG di Gunungkidul, Bupati tegaskan: Pakai hati dan perasaan!
10 Bulan berjalan, MBG sumbang 48 persen kasus keracunan pangan, Kepala BGN janji sinkronisasi data