Mahfud MD soroti teror terhadap influencer, ingatkan negara wajib jamin rasa aman warga

GENMILENIAL.ID — Aksi teror terhadap aktivis dan influencer yang mencuat pada penghujung 2025 menuai perhatian serius dari mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Teror yang diduga berkaitan dengan kritik terhadap penanganan bencana di Sumatera itu dinilai berbahaya bagi iklim demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia.

Sejumlah figur publik dengan pengikut besar di media sosial sebelumnya menyuarakan kritik terhadap respons pemerintah dalam menangani bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi pada November 2025.

Baca Juga: Kisah relawan Bener Meriah yang tetap salurkan bantuan meski baru kehilangan ibu

Namun, kritik tersebut justru dibalas dengan berbagai bentuk intimidasi, mulai dari serangan digital hingga teror fisik seperti pengiriman bangkai hewan dan pelemparan bom molotov.

Mahfud MD ingatkan tanggung jawab negara

Dalam siniar YouTube Mahfud MD Official, Rabu, 7 Januari 2026, Mahfud menegaskan bahwa negara tidak boleh abai terhadap aksi teror yang menyasar warga hanya karena menyampaikan pendapat di ruang publik.

“Kita pasti setuju, negara ini harus aman, dan harus ada ketertiban bagi orang-orang yang mengutarakan pendapat,” ujar Mahfud.

Baca Juga: Fenomena sinkhole muncul di persawahan Limapuluh Kota Sumbar, air berubah biru dan warga diminta waspada

Guru Besar Hukum Tata Negara itu menilai, negara wajib hadir menjamin rasa aman bagi setiap warga negara yang menggunakan hak konstitusionalnya, termasuk menyampaikan kritik melalui media sosial.

“Ini tidak boleh terjadi lagi. Bicara sedikit di medsos diteror. Jangan biarkan ini terus berlangsung tanpa kejelasan,” tegasnya.

Mahfud juga mengingatkan, pembiaran terhadap satu kasus teror berpotensi memunculkan kasus serupa di masa depan.

“Kalau satu hal ini dibiarkan, suatu saat Anda bisa mengalami hal yang sama,” tandasnya.

Baca Juga: Warga Pati protes lapangan desa diduga akan dibangun gerai Koperasi Merah Putih, soroti izin dan musyawarah