Pakar komunikasi desak pemerintah rangkul media, bukan influencer, untuk jaga kepercayaan publik

GENMILENIAL.ID – Polemik penggunaan influencer untuk meredam aksi unjuk rasa kembali mencuat setelah pengakuan Jerome Polin yang menolak tawaran menjadi buzzer pemerintah.

Unggahannya di Instagram pada 29 Agustus 2025 memicu perdebatan soal kecenderungan pemerintah lebih mengandalkan influencer ketimbang media massa dalam membangun komunikasi publik.

Sejumlah pakar komunikasi hingga akademisi menilai strategi itu keliru.

Mereka mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak mengulangi pola lama yang banyak mengandalkan buzzer politik.

Baca Juga: Ikuti instruksi presiden, Kementerian PU gerak cepat data dan rehabilitasi fasilitas umum rusak

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menegaskan komunikasi publik yang kredibel hanya bisa dilakukan pejabat negara atau melalui media dengan mekanisme verifikasi.

“Tak bisa dipungkiri era Presiden Jokowi banyak menggunakan buzzer dan influencer. Jangan diulang,” ujarnya, 31 Agustus 2025.

Hal senada disampaikan pengamat komunikasi politik UNPAD, Kunto Adi Wibowo. Ia menilai kecenderungan mengandalkan influencer justru berisiko memperkeruh keadaan.

“Komunikasi publik pemerintahan Prabowo-Gibran belum fokus pada strategi komunikasi publik. Itu bisa berubah jadi bola liar,” katanya.

Baca Juga: Cegah wabah DBD, Assyifa Peduli gerak cepat lakukan fogging di Ciasem Subang

Pengamat politik UGM, Nyarwi Ahmad, menekankan pejabat publik seharusnya tampil sebagai komunikator utama.

“Kalau politisi bergantung pada influencer, ini tidak menunjukkan kemajuan demokrasi,” tegasnya.

Kritik ini juga diperkuat data. Survei Indonesian Presidential Studies (IPS) UGM 2022 menunjukkan 74,4 persen publik masih percaya pada media formal, sementara media sosial hanya dipercaya 12,7 persen.

Ketua AMKI Jawa Tengah, Samsul Arifin, menegaskan media massa adalah rumah besar rakyat.