“Kita juga tidak menutup mata apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu akibat pemilihan secara langsung menimbulkan beban biaya yang begitu besar,” ucapnya.
Mencuatnya usulan dari Partai Golkar dan respons Presiden
Usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD pertama kali dibawa Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, saat puncak HUT ke-61 Golkar pada 5 Desember 2025.
Baca Juga: Cerita pilu Ferry Irwandi tembus daerah terisolir untuk salurkan bantuan bencana Sumatera
Presiden Prabowo Subianto yang hadir menanggapi usulan itu.
“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya, kenapa nggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” kata Prabowo.
Bahlil sebelumnya juga menanggapi usulan serupa dari Ketum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan menekankan pentingnya penataan sistem demokrasi melalui perubahan undang-undang politik.
“Undang-Undang 1945 pun tidak menegaskan bahwa pemilihan bupati/wali kota itu harus langsung tapi dilakukan secara demokratis,” jelas Bahlil.***
Artikel Terkait
Sufmi Dasco tepis isu PDIP gabung kabinet usai pertemuan Prabowo-Megawati
Dituntut 7 tahun penjara, Hasto minta Kader PDIP tetap tenang dan percaya hukum
Apresiasi Fadli Zon soal Hari Kebudayaan Nasional, PDIP: Jangan dikaitkan dengan hari lahir Prabowo
Megawati menangis saat Hasto hadir di Kongres PDIP: Kebenaran pasti menang
Megawati rangkap jabatan Sekjen usai Hasto resmi tak lagi di kepengurusan PDIP
Hasto Kristiyanto kritik proyek kereta cepat Whoosh, pertanyakan prioritas di tengah kebutuhan dasar rakyat
Hasto Kristiyanto sebut Megawati sudah ingatkan Jokowi: Rakyat butuh pendidikan dan pupuk, bukan kereta cepat