GENMILENIAL.ID – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, telah beberapa kali mengingatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) soal proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Menurut Hasto, Megawati menilai sejak awal bahwa pembangunan kereta cepat tersebut tidak termasuk kebutuhan mendesak rakyat, terutama di tengah banyaknya persoalan di sektor dasar seperti pendidikan, pertanian, dan ketersediaan pupuk.
“Saya menjadi saksi bagaimana Ibu Mega berulang kali menyampaikan, apakah rakyat memerlukan kereta api cepat tersebut,” ujar Hasto kepada wartawan usai berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Sabtu, 1 November 2025.
Baca Juga: Transformasi Projo: Ganti logo, tetap hormat Jokowi, kini kawal pemerintahan Prabowo-Gibran
“Kebutuhan rakyat itu untuk pendidikan, bendungan bagi petani, dan pupuk di masa tanam jauh lebih penting. Termasuk kebutuhan untuk membangun daya bangsa kita,” lanjutnya.
PDIP klaim sudah tiga kali ingatkan Jokowi
Hasto menyebut bahwa partainya sudah tiga kali memberikan masukan kepada pemerintah soal arah kebijakan proyek Whoosh.
Menurutnya, sejak tahap awal, Megawati sudah memperingatkan agar proyek tersebut tidak membebani keuangan negara dan lebih menekankan pada manfaat langsung bagi rakyat.
“Saat itu kita lihat ada beberapa perubahan kebijakan yang dimulai dari tidak adanya jaminan negara, kemudian berubah ternyata ada jaminan negara,” jelas Hasto.
Ia menambahkan, penguasaan teknologi dalam proyek besar seperti Whoosh seharusnya menjadi kebanggaan nasional bila dikerjakan oleh anak bangsa sendiri, bukan bergantung pada pihak luar.
Megawati usulkan double track, bukan kereta cepat
Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan bahwa Megawati sempat mengusulkan opsi pembangunan jalur ganda (double track) untuk kereta konvensional, ketimbang memaksakan proyek kereta cepat.
“Ibu Mega saat itu mengusulkan daripada kereta cepat, lebih baik bangun double track kereta api, termasuk di Sumatera yang memang perlu terobosan transportasi publik,” ujarnya.
Artikel Terkait
Wariskan Whoosh dengan utang Rp116 triliun, Jokowi tegaskan: Transportasi umum tak diukur dari laba
Mahfud MD siap dipanggil KPK soal dugaan mark up Whoosh: Kalau nggak punya uang ya dinegosiasikan
KPK masih telaah awal dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh, Ketua Setyo Budiyanto: Saya belum cek
Anthony Budiawan: Proyek Whoosh bukan sekadar soal utang, tapi dugaan pemufakatan jahat dan mark up anggaran
Anthony Budiawan desak KPK usut dugaan mark up Whoosh: Jangan ada yang cuci tangan, termasuk Jokowi dan Luhut
Mahfud MD soroti proyek Whoosh Rp116 triliun: KPK bisa panggil Jokowi untuk dimintai keterangan
Hasto Kristiyanto kritik proyek kereta cepat Whoosh, pertanyakan prioritas di tengah kebutuhan dasar rakyat