GENMILENIAL.ID – Perhatian publik terhadap banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini mengarah ke kondisi hutan di tiga provinsi tersebut.
Arus banjir di Tapanuli Selatan yang membawa kayu gelondongan memunculkan pertanyaan tentang keberlanjutan hutan di hulu.
Menurut data yang dihimpun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), deforestasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terjadi pada periode 2016 hingga 2024 dengan total lahan hutan hilang mencapai 1,4 juta hektare.
Deforestasi adalah hilangnya tutupan hutan secara permanen akibat aktivitas manusia, seperti penebangan, konversi menjadi lahan pertanian atau perkebunan, pembangunan, dan kegiatan lainnya.
Negara dinilai mudah beri perizinan
Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI, Uli Arta Siagian, menyatakan kemudahan perizinan dari negara turut berkontribusi terhadap hilangnya hutan.
“Kami percaya kehilangan tutupan hutan yang besar ini juga difaktori karena kemudahan-kemudahan perizinan yang diberikan oleh pengurus negara,” ujarnya dalam tayangan Podcast Forum Keadilan TV, Jumat 5 Desember 2025.
Uli mengungkapkan WALHI menemukan 639 perizinan di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
“Izin itu adalah untuk tambang, hak guna usaha perkebunan, dan perkebunan sawit skala besar. Kemudian ada izin berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH untuk logging, penanaman industri atau monokultur kayu,” jelasnya.
Proyek energi jadi sorotan
Selain pertambangan dan perkebunan, WALHI mencatat proyek energi juga berperan dalam deforestasi.
Baca Juga: Kuota haji Subang 2026 turun, Pemkab amankan tambahan 109 jemaah lewat upaya Bupati
Artikel Terkait
3 Korban tewas longsor ditemukan di Tapanuli Tengah, warga terisolir bertahan hidup dengan makan durian
Bupati Aceh Timur semprot Satpol PP soal minimnya bantuan saat banjir bandang menerjang 18 kabupaten dan kota
Soal izin tambang dan buka lahan, WALHI sentil negara terkait pengawasan yang longgar: Seperti memfasilitasi kejahatan lingkungan
BNPB pimpin penanganan bencana di Aceh, Sumut, Sumbar, empati nasional mengalir deras
Pemerintah temukan indikasi pelanggaran, 12 perusahaan dianggap berkontribusi pada banjir Sumatera
Menkeu Purbaya pastikan banjir Sumatera tak ganggu pertumbuhan ekonomi nasional
Asal kayu gelondongan di banjir Sumatera mulai dibidik Polri hingga Kejagung, Kemenhut sebut bentuk tim gabungan untuk investigasi