Ia juga menilai kenaikan PPh Badan bruto 7,1 persen tidak mencerminkan kesehatan ekonomi tahun ini karena ditopang kinerja perusahaan tahun 2024.
“Apakah ini sustainable atau hanya one off karena harga sawit 2024?” ujarnya.
Di akhir rapat, Harris menegaskan bahwa yang dibutuhkan negara adalah penerimaan neto yang kuat.
“Pertumbuhan bruto tidak berarti apa-apa. Ini PR besar bagi Menteri Keuangan,” tutupnya.***
Artikel Terkait
Mahfud MD puji kebijakan pajak Purbaya: Tak bebani rakyat dan berani berantas korupsi
Menkeu Purbaya tegaskan tak setuju amnesti pajak rutin, dorong reformasi fiskal berkelanjutan
Gugatan UU HPP ke MK: Pajak pesangon dan pensiun dinilai langgar keadilan bagi pekerja tua
Menkeu Purbaya tertibkan pegawai pajak dan bea cukai lewat sidak mendadak dan sistem aduan masyarakat
Menkeu Purbaya akui kejar target pajak Rp2.189 triliun tak mudah, siapkan jurus pajak digital dari marketplace online
Mahfud MD sebut Sri Mulyani terlalu protektif terhadap anak buah di kasus korupsi pajak dan bea cukai
MUI keluarkan fatwa pajak berkeadilan: Sembako, rumah, dan PBB tak layak dipungut berulang