Mendagri Tito jelaskan penyebab data keuangan Pemda berbeda antara Kemendagri dan BI: Soal waktu pencatatan dan kesalahan input BPD

photo author
Ghin Ninda Wr, Genmilenial
- Selasa, 4 November 2025 | 05:43 WIB
Mendagri Tito Karnavian beberkan penyebab data Pemda berbeda dari BI (Instagram.com/@titokarnavian)
Mendagri Tito Karnavian beberkan penyebab data Pemda berbeda dari BI (Instagram.com/@titokarnavian)

GENMILENIAL.ID — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap penyebab utama perbedaan data keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia (BI) yang belakangan ramai jadi sorotan publik.

Menurut Tito, setelah dilakukan penelusuran, ditemukan dua penyebab utama, perbedaan waktu pencatatan dana dan kesalahan input oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Dana Pemda itu dinamis, berubah setiap waktu tergantung pemakaian daerah. Jadi perbedaan itu bukan karena dana mengendap, tapi karena waktu pencatatannya berbeda,” jelas Tito saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Jumat, 31 Oktober 2025.

Baca Juga: Prabowo ubah arah modernisasi alutsista: Dari pesawat A400M hingga batalion kesehatan untuk tanggap bencana

Selisih Rp18 triliun dipicu perbedaan waktu pencatatan

Data dari Bank Indonesia mencatat dana Pemda pada Agustus–September 2025 sebesar Rp233 triliun, sedangkan data Kemendagri menunjukkan Rp215 triliun. Artinya, ada selisih Rp18 triliun di antara kedua instansi tersebut.

Tito menegaskan, selisih itu bisa terjadi karena waktu pelaporan anggaran tiap daerah tidak seragam.

“Jumlah daerah kita 512 — 38 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten. Jadi Rp18 triliun berbeda dalam waktu sebulan itu sangat mungkin,” ujarnya.

“Rp18 triliunnya itu sudah terpakai oleh daerah-daerah ini,” imbuh mantan Kapolri tersebut.

Baca Juga: AHY: Pemerintah akan hadir tangani polemik keuangan kereta cepat Whoosh, Prabowo siapkan ekspansi jalur hingga Banyuwangi

Ia mencontohkan, data Provinsi Jawa Barat sempat menjadi perbincangan karena BI mencatat simpanan Rp4,1 triliun, sementara Kemendagri hanya Rp2,7 triliun.

Setelah diverifikasi, ternyata dana Pemprov Jawa Barat berjumlah Rp3,8 triliun, ditambah Rp300 miliar dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Otomatis beda karena waktunya berbeda, uangnya sudah dibelanjakan,” terang Tito.

BPD salah input jadi pemicu kedua

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Ghin Ninda Wr

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X