China buka suara soal polemik utang kereta cepat Jakarta–Bandung, sebut proyek berjalan baik dan bawa dampak ekonomi positif

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung utang proyek tersebut.

Menurutnya, beban utang KCJB sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi pelaksana proyek.

“Dividen BUMN cukup untuk membayar angsuran utang kereta cepat. Ini bukan urusan APBN,” tegas Purbaya.

Purbaya yang juga mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu meyakini PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Danantara) mampu mengelola kewajiban finansial tanpa dukungan APBN.

Baca Juga: Bupati Situbondo Rio Wahyu sindir budaya feodal di pemerintahan: Kita butuh percepatan, bukan penghormatan berlebihan

Proyek KCJB diketahui menelan biaya sekitar US$ 7,26 miliar atau setara Rp119,79 triliun, dengan sebagian besar pembiayaan berasal dari China Development Bank (CDB).

Indonesia–China sepakati restrukturisasi pembiayaan

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengonfirmasi bahwa pemerintah Indonesia dan China telah sepakat melakukan restrukturisasi pembiayaan proyek KCJB.

Menurut Luhut, salah satu opsi yang dibahas adalah memperpanjang masa pembayaran utang hingga 60 tahun guna meringankan beban keuangan jangka pendek.

Baca Juga: Menpora Erick Thohir tegaskan sikap soal IOC: Penolakan atlet Israel sesuai prinsip UUD 1945 dan kepentingan nasional

“Kemarin kita bicara dengan Kementerian Keuangan, tidak ada masalah, karena kalau kita restructuring 60 tahun, itu jadi lebih kecil,” ujarnya dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, Senin, 20 Oktober 2025.

Dengan langkah restrukturisasi ini, pemerintah berharap keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut tetap terjaga, sambil memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak membebani fiskal negara.***