Kilas balik kasus korupsi CPO: Kejagung kembalikan Rp13,25 triliun, sisa Rp4,4 triliun masih ditagih

GENMILENIAL.ID — Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri penyerahan uang pengganti kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025.

Dalam acara tersebut, Prabowo sempat salah sebut angka saat menyampaikan jumlah uang pengganti yang mencapai Rp13,25 triliun, menandai besarnya kerugian negara akibat kasus tersebut.

“Hari ini kita bisa hadir di Kejaksaan Agung untuk menghadiri suatu acara walaupun simbolis tapi penting, yaitu penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13 miliar, eh triliun, sori, sori, nggak kita bayangkan uang seperti itu,” ucap Prabowo disambut tawa para pejabat yang hadir.

Baca Juga: Iwan Bule dukung Shin Tae-yong kembali latih Timnas, isu Timur Kapadze dan Van Gaal makin menguat

Presiden mengapresiasi kerja keras Kejagung yang berhasil menuntaskan pengusutan kasus korupsi bahan baku minyak goreng yang terjadi sejak 2021.

Menurutnya, pengembalian uang triliunan rupiah tersebut menjadi bukti nyata penegakan hukum dan pemulihan keuangan negara.

“Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki 8.000 lebih sekolah,” ujar Prabowo.

Kejagung masih tagih Rp4,4 triliun dari dua korporasi

Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan bahwa total kerugian perekonomian negara akibat kasus ini mencapai Rp17 triliun. Dari jumlah itu, baru Rp13,25 triliun yang berhasil disetorkan ke kas negara.

Baca Juga: ESAI: Benarkah guru 'terjepit dan katempuhan'?

“Yang Rp4,4 triliun diminta kepada Musim Mas Group dan Permata Hijau Group,” kata Burhanuddin.

Ia menegaskan, Kejagung memberi tenggat waktu kepada dua korporasi tersebut untuk melunasi sisa uang pengganti dengan menyerahkan aset kebun sawit sebagai jaminan.

“Kami bisa menunda, tetapi mereka wajib menyerahkan kebun kelapa sawit kepada kami untuk yang Rp4,4 triliun,” tegasnya.

Burhanuddin juga memperingatkan agar kedua perusahaan tidak memperlambat proses pelunasan.