Menunggu finalisasi regulasi Makan Bergizi Gratis: Pemerintah pastikan jalan terus, fokus pada perbaikan dan pengawasan

GENMILENIAL.ID – Pemerintah tengah memfinalisasi aturan khusus mengenai tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Regulasi ini disiapkan untuk memperkuat koordinasi lintas instansi, memastikan distribusi makanan bergizi berjalan lebih tertib dan aman, serta menutup celah yang sempat menimbulkan polemik di lapangan.

Aturan MBG dalam tahap akhir pembahasan

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa regulasi MBG kini sudah memasuki tahap akhir pembahasan dan ditargetkan selesai dalam waktu satu pekan.

Baca Juga: Benah-benah program Makan Bergizi Gratis: Pemerintah kebut sertifikasi ribuan dapur di tengah sorotan kasus keracunan

“Mudah-mudahan satu minggu ini akan tuntas mengenai Perpres dan Inpres,” ujar Zulhas dalam konferensi pers Penanggulangan KLB Program MBG di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis, 2 Oktober 2025.

Zulhas belum menjelaskan secara rinci isi aturan tersebut, namun menegaskan regulasi baru ini akan memperjelas pembagian tugas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait.

“Bagian tugas antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan koordinasi seperti apa akan kita selesaikan dalam satu minggu ini,” tambahnya.

Baca Juga: Aksi tagih kaksa mata elang di Tangerang berujung cekcok dengan polisi, bongkar lagi modus preman jalanan berkedok debt collector

Perintah Presiden: Program tetap berjalan

Di tengah evaluasi akibat sejumlah kasus keracunan, pemerintah memastikan program MBG tidak akan dihentikan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa Presiden Prabowo tetap memerintahkan jajarannya mempercepat pelaksanaan program.

“Saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan, karena banyak anak dan orang tua yang menantikan program ini,” ujarnya.

Menurut Dadan, evaluasi yang kini dilakukan justru menjadi langkah untuk memperbaiki sistem distribusi dan pengawasan, bukan untuk menghentikan pelaksanaan.