Purbaya janji 'sikat' rantai rokok ilegal: Dari marketplace sampai warung kecil

photo author
Ghin Ninda Wr, Genmilenial
- Selasa, 30 September 2025 | 04:28 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tegas berantas peredaran rokok ilegal (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tegas berantas peredaran rokok ilegal (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

Ancaman ke internal: Petugas yang nakal ikut digulung

Lebih tajam lagi, Purbaya menyinggung kemungkinan adanya kecurangan internal yang memfasilitasi peredaran rokok ilegal, mulai dari jalur impor hingga prosedur bea cukai.

Ia tak menutup kemungkinan aparat di instansi terkait akan diperiksa.

“Kalau ada kecurangan, mungkin kita akan dapat banyak orang di situ. Nanti yang terlibat akan kita sikat termasuk kalau ada dari Bea Cukai maupun orang departemen keuangan,” tegasnya.

Baca Juga: Coretax jadi taruhan Purbaya: Janji rampung 1 bulan usai catat 397 kasus error

Melindungi industri domestik tanpa menurunkan tarif

Purbaya mengulang komitmen melindungi produsen rokok legal di dalam negeri, walau hingga kini pemerintah memastikan tidak ada kenaikan tarif cukai pada 2026.

Menkeu menilai tarif cukai yang relatif tinggi selama ini berperan pada pengendalian konsumsi, namun ia juga ingin agar industri domestik tidak dirugikan oleh barang ilegal yang masuk.

“Turun apa enggak (tarif cukai), kalau misal enggak turun tapi pasar mereka saya lindungi, yang palsu saya larang di sana,” kata Purbaya.

Baca Juga: Koboi fiskal ala Purbaya: Likuiditas, deregulasi, dan ambisi RI tumbuh 8 persen

Ia menekankan tujuan akhir adalah menutup celah peredaran ilegal yang merugikan pendapatan negara dan industri lokal.

Langkah selanjutnya: Penegakan, kerja sama platform, dan penelusuran rantai suplai

Purbaya menyebutkan pihaknya sudah mengantongi sejumlah nama supplier rokok ilegal dan akan memproses secara hukum bila bukti kuat ditemukan.

Sementara itu, koordinasi dengan marketplace, Bea Cukai, kepolisian, hingga aparat daerah disebutnya kunci agar penertiban efektif.

Baca Juga: Final: MK tolak gugatan wajib sarjana untuk capres, caleg, hingga cakada

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Ghin Ninda Wr

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X