Kontroversi Ferry Irwandi vs TNI: Supremasi sipil, HAM, dan batas kebebasan berekspresi

GENMILENIAL.ID – Polemik antara influencer Ferry Irwandi dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus bergulir dan menjadi sorotan publik.

Kasus ini berawal dari pernyataan Ferry usai demonstrasi besar menolak DPR RI pada akhir Agustus 2025, yang menyebut “untung kita bisa menggagalkan rencana darurat militer.”

Ucapan itu dianggap memfitnah TNI oleh Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI, Brigjen Juinta Omboh Sembiring, yang kemudian membawa persoalan ini ke Polri untuk dikaji sebagai dugaan tindak pidana.

Baca Juga: 142 Negara dukung Palestina merdeka, akar konflik Israel sejak 1947 kembali jadi sorotan

Namun, rencana langkah hukum TNI justru menuai kritik dari sejumlah kalangan. Dua suara penting yang muncul datang dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD dan Anggota Komisi III DPR, Abdullah.

Keduanya menekankan pentingnya supremasi sipil, penghormatan HAM, dan ruang kebebasan berpendapat dalam menyikapi kontroversi ini.

Mahfud MD: Jangan diperpanjang, bisa makin kacau

Dalam siniar Curhat Bang Denny Sumargo yang tayang Kamis, 11 September 2025, Mahfud MD membongkar duduk perkara kasus ini.

Menurutnya, langkah TNI masih sebatas diskusi dengan Polri, bukan laporan resmi.

Baca Juga: Mahfud MD prediksi reshuffle kabinet jilid II Oktober, singgung banyak pejabat belum kompeten

“Itu baru sebatas dikaji apakah bisa diproses hukum atau tidak. Jadi belum ada laporan resmi,” kata Mahfud.

Mahfud menilai, pernyataan Ferry bisa dilihat sebagai bagian dari kebebasan berekspresi masyarakat, meski menimbulkan polemik.

Ia mengingatkan, jika kasus ini dipaksakan ke pengadilan, justru bisa menimbulkan kekacauan lebih besar.

“Kalau berlanjut, nanti bisa makin kacau karena akan melibatkan saksi dan pejabat dalam persidangan. Lebih baik tidak diperpanjang,” tegas Guru Besar Hukum Tata Negara itu.