Bahlil: Respons terukur jadi kunci jawab 17+8 Tuntutan Rakyat

photo author
Mustafa Kamal, Genmilenial
- Jumat, 5 September 2025 | 12:31 WIB
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia angkat bicara mengenai tuntutan yang disuarakan sejumlah influencer Tanah Air (Instagram.com/@bahlillahadalia)
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia angkat bicara mengenai tuntutan yang disuarakan sejumlah influencer Tanah Air (Instagram.com/@bahlillahadalia)

GENMILENIAL.ID — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah dan partai politik akan bersikap serius dalam merespons 17+8 Tuntutan Rakyat yang belakangan ramai disuarakan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil.

“Golkar tidak akan tinggal diam. Kami akan mempelajari semua poin dalam tuntutan itu dan memberikan respons yang proaktif serta terukur,” kata Bahlil usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 4 September 2025.

Menurutnya, aspirasi rakyat merupakan bagian penting dari sistem demokrasi yang wajib dihargai.

Baca Juga: Yusril: Presiden Prabowo desak DPR segera bahas RUU Perampasan Aset

“Kami menghargai semua perkembangan aspirasi dari mahasiswa maupun masyarakat. Itu adalah kontrol bagi jalannya negara demokrasi,” jelas Bahlil.

Ia menyebut, proses ini harus dipandang sebagai upaya memperkuat kehidupan berbangsa.

“Sudah barang tentu ini bagian dari proses bagaimana kita dorong agar demokrasi ke arah yang lebih baik,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, 17+8 Tuntutan Rakyat merupakan dokumen aspirasi yang berisi 17 tuntutan utama dan 8 tambahan, mencakup isu ketenagakerjaan, hukum, HAM, lingkungan, politik, hingga pendidikan.

Baca Juga: Pakai rompi pink dan tangan terborgol, Nadiem Makarim tegaskan integritas: Tuhan melindungi saya

Dokumen ini viral di media sosial dan mendapat dukungan sejumlah influencer seperti Fathia Izzati dan Jerome Polin.

Adapun 17 tuntutan utama diberi tenggat waktu penyelesaian hingga 5 September 2025, sedangkan 8 tuntutan tambahan berlaku hingga 31 Agustus 2026.

Target pelaksanaannya melibatkan Presiden, DPR, partai politik, kepolisian, TNI, dan kementerian terkait.

Bahlil menegaskan bahwa aspirasi rakyat tersebut harus ditindaklanjuti secara serius dan realistis.

Baca Juga: Nadiem Makarim ditahan di Rutan Salemba usai jadi tersangka korupsi Chromebook

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Mustafa Kamal

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X